Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pendemo Kirim "Tikus" Raksasa ke Disdik Magelang

Kompas.com - 09/12/2013, 17:52 WIB
Kontributor Magelang, Ika Fitriana

Penulis


MAGELANG, KOMPAS.com - Sebuah replika tikus raksasa mewarnai aksi Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar Gerakan Bersama Anti Korupsi (Geber Aksi) di depan DPRD Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (9/12/2013). Replika tikus itu ditujukan untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) setempat.

Massa menilai, Dinas Pendidikan Magelang merupakan institusi paling korup yang ada di Kabupaten Magelang. Menurut mereka, tikus merupakan simbol koruptor yang memiliki sifat licik dan jahat. Replika tikus diarak massa di depan gedung DPRD. Mereka pun berorasi sambil menyebar uang mainan nominal Rp 10.000 hingga Rp 100.000. Tidak lupa mereka juga mengusung poster-poster besar bertuliskan kecaman terhadap para koruptor.

Iwan Hermawan, koordinator aksi mengatakan, pihaknya menuntut wakil rakyat dapat menyampaikan aspirasi dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Kabupaten Magelang. Utamanya, kasus korupsi di Disdikpora yang terkesan stagnan.

Iwan menyebutkan, banyak kasus indikasi tindak pidana korupsi di Kabupaten Magelang, seperti kasus Buku Ajar 2006 senilai Rp 13,9 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2010 senilai Rp 26 juta, hingga pungutan liar.

"Kasus-kasus itu sampai sekarang masih mangkrak penanganannya di Kejari Mungkid,” tandas Iwan, di sela aksi, Senin (9/12/2013).

Bahkan, mereka menuding Disdikpora tidak memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang bersih dari unsur KKN. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya DAK pendidikan tahun 2011, 2012, dan 2013 sebesar Rp 170 miliar yang merupakan dana Silpa.

"Alasan Disdikpora takut terkena kasus korupsi. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk masyarakat. Terutama untuk pemenuhan pendidikan,” tutur Iwan.

Tidak hanya Disdikpora, kata Iwan, ada banyak proyek pembangunan insfrastruktur yang diduga juga dikorupsi. Seperti pembangunan jembatan Trinil, Puskesmas Muntilan I, bantuan partai politik yang sampai saat ini belum ada kejelasan.

"Kepolisian dan Kejaksaan masih nol besar dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi tersebut," tegas Iwan.

Oleh karena itu, pihaknya dengan tegas mendesak adanya supervisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar kasus-kasus korupsi diproses hingga tuntas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com