Jika Tak Ada Klarifikasi Qanun, Dana Wali Nanggroe Akan Dicoret

"Kami minta untuk (Pemprov) Aceh untuk melakukan klarifikasi Qanun Wali Nanggroe. Kalau tidak diklarifikasi, maka lembaganya tidak dapat disahkan dan anggotanya tidak dapat dilantik," ujar Zudan saat dihubungi di Kupang, Sabtu (7/11/2013).

Karena tidak sah, kata Zudan, biaya operasional Wali Nanggroe pun tidak dapat diberikan. Dikatakannya, jika Pemprov Aceh berkeras mengalokasikan anggaran operasional Wali Nanggroe dalam APBD 2014-nya, maka pihaknya tidak akan segan-segan mencoretnya.

"Jika masih dimunculkan anggarannya dalam APBD Provinsi Aceh, maka anggaran tersebut akan dicoret oleh Kemendagri," katanya.

Dia enggan mengatakan syarat itu merupakan ancaman. "Bukan mengancam. Tapi dalam pemerintahan ada aturan perundang-undangan yang harus ditaati, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," tegas Zudan.

Menurutnya, pemerintah pusat melalu Kemendagri tidak melarang pelaksanaan qanun tersebut. Hanya, lanjut dia, materi peraturan daerah itu harus disesuaikan dengan klarifikasi Mendagri.

"Seperti yang tertuang dalam surat nomor 188.34/1644/SJ tanggal 1 April 2013. Ada 21 catatan Mendagri terhadap Qanun Wali Nanggroe tersebut," kata dia.

Di sisi lain, Badan Musyawarah (Bamus) DPRA, menyekapati jadwal pengukuhan Wali Nanggroe pada 16 Desember 2013 atau setelah paripurna pengesahan lima rancangan qanun menjadi qanun.