Puluhan SD di Nunukan Berdiri di Lahan Bermasalah

“Sekolah-sekolah peninggalan Orde Baru itu hampir-hampir tidak ada legalitas lahan itu. Kami sudah menugaskan untuk menindaklanjuti ke Bulungan, tetapi di sana juga tidak ada," kata Nizaruddin.

Berdasarkan hasil pendataan pada tahun 2013, puluhan bangunan SD di Nunukan berdiri di lahan bermasalah. “Saya tidak bisa memastikan tapi cukup banyak, puluhan. Terutama di wilayah tiga daerah Sebuku, Sembakung, dan Lumbis. Sekalipun terlambat, kami memerintahkan ke bagian aset untuk mengimbau sekolah agar mengirimkan tentang legalitas lahan tersebut. Kami berupaya untuk meng-clear-kan lahan-lahan tersebut sampai menerbitkan sertifikat segala, kalau masyarakat juga punya tentang legalitas lahan tersebut, yang tentunya dalam pertimbangan mereka punya hak di sana kami ya tidak bisa menahan untuk mereka tidak menggugat,” papar Nizaruddin.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Disdik Kabupaten Nunukan mengajukan anggaran sebesar Rp 300 juta pada APBD Tahun 2014 untuk melakukan legalitas lahan. “Tentunya kita tingkatkan statusnya katakanlah ini hibah. Hibah ini bagaimana kita koordinasikan dengan BPN,” ujar Nizaruddin.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Nunukan, Andi Lukman, menilai, pemerintah daerah terlalu lamban menyelesaikan permasalahan lahan. “Pemerintah daerah tidak memiliki tim untuk memverifikasi lahan yang telah dibangun. Kebanyakan masalah hibah ini kan orangtua yang menghibahkan, kemudian anak baru menuntut," kata Andi Lukman.

Dia menambahkan, sejak 2012 DPRD sudah mewanti-wanti agar pemerintah segera membentuk tim yang mengurus aset daerah. "Tapi sampai saat ini kita lihat belum ada perkembangan signifikan. Padahal permasalahan lahan banyak sekali, tumpang tindih lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Kemudian antara masyarakat dengan masyarakat, batas-batas desa juga bermasalah. Ini akan menimbulkan gejolak sosial,” ujar Andi Lukman.