Bakri, salah seorang pedagang gorengan, kepada Kompas.com mengatakan, pemerintah baru, yang belum genap sebulan, hanya menebar janji saat masa kampanye pilkada wali kota lalu.
"Waktu kampanye, dia (wali kita) janji kalau terpilih, tidak akan menggusur pedagang. Tetapi baru 28 hari menjabat, kita malah sudah diteror, dipaksa pindah," ungkapnya, Rabu (4/12/2013).
Hal yang sama dikatakan Ridho, pedagang setempat. Dia mengatakan, sikap arogan pemerintah sangat tidak memihak mereka. Padahal, kata Ridho, mereka berdagang hanya 5 jam sehari. Itu pun dengan pembayaran retribusi yang rutin dikeluarkan Rp 3.000 per malam per pedagang.
"Kami dipaksa pindah, sementara tempat untuk berjualan pun tidak disiapkan. Kami berdagang untuk bertahan hidup, bukan untuk cari kekayaan," paparnya.
Ridho bahkan mengaku sudah empat kali didatangi petugas Satpol PP yang memaksa agar para pedagang memindahkan lapak tempat mereka berjualan. "Pokoknya kayak diteror. Padahal, sudah dua kali pergantian wali kota, kami tetap dibolehkan berjualan. Terlebih kami juga tidak jualan gratis. Ada retribusi wajib yang kami bayar tiap malam," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Tadjuddin mengatakan, pihaknya hanya menjalankan perintah dari pimpinan. "Sebenarnya bukan digusur. Sejumlah pedagang itu kita minta pindah demi upaya mensterilkan jalan di sekitar wilayah yang berpotensi macet," terangnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.