Desak Pemekaran, Warga Buton Selatan Bakar Kursi DPRD

Peristiwa itu bermula saat massa membakar satu kursi DPRD Sultra. Aksi itu kemudian hendak dicegah Sekretaris Dewan, Nasuran. Namun Nasruan malah dilawan salah seorang massa.

“Silakan aksi boleh tapi jangan membakar, kalimat tersebut saya sampaikan kepada sejumlah demonstran. Mereka malah membentak saya dan menyatakan diam, jangan bicara, sehingga staf DPRD juga tersinggung karena atasannya dibentak oleh massa,” kata Nasruan.

Melihat atasanya diperlakukan kasar, staf sekretariat DPRD Sultra bersama petugas Polisi Pamong Praja sontak mengusir para demonstran hingga keluar dari area gedung DPR Sultra, sehingga terjadi saling serang.

Aparat Polres Kendari yang mendapat laporan adanya aksi kericuhan, langsung menurunkan 90 personel menjaga gedung DPRD Kendari untuk mencegah aksi balasan dari massa pengunjuk rasa.

“Kami antisipasi saja, jangan sampai terjadi aksi saling serang antara massa dengan staf sekretariat dewan. Jadi ada 90 personel polisi turun untuk mengamankan kedua pihak yang saling serang,” terang Kapolres Kendari, AKBP Ajar Wicaksana di gedung DPRD Sultra, Rabu (27/11).

Menurut Anjar, pihaknya telah menerima laporan penganiyaan terhadap seorang pengunjuk rasa dari Buton Selatan. Aduannya telah diterima dan selanjutnya akan diproses.

“Korban mengaku dipukul oleh staf dewan sehingga mengalami memar di bagian pundaknya, tetapi untuk laporan pembakaran dan perusakan aset DPRD Sultra belum kami terima,” jelasnya.

Sebelumnya, ratusan warga Buton Selatan sejak Selasa (26/11/2013) berunjuk rasa dan menginap di gedung DPRD Sultra. Aksi itu dilakukan mereka sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah karena hingga kini daerahnya belum juga disetujui untuk dimekarkan.

Menurut mereka, persyaratan pembentukan Buton Selatan sudah lengkapi, namun hingga kini, Bupati Buton, Umar Samiun dan Gubernur Sultra, Nur Alam belum juga menyetujui pemekaran tesebut. Padahal daerah lain yang masuk ke deretan 19 daerah usulan pemekaran DOB, justru sudah terbentuk.