Krisis BBM di Nunukan Parah, Truk Proyek Ikut Antre di APMS

Demi mengantisipasi ekses dari kelangkaan BBM ini, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya pembatasan pembelian BBM oleh masyarakat. Petugas lalu mencatat nomor kendaraan yang telah mengisi BBM.

Yudi, salah satu petugas Satpol PP Nunukan mengatakan, pencatatan dilakukan untuk membatasi agar satu kendaraan hanya dapat mengisi BBM satu kali kala mengantre di APMS. “Kalau tidak dicatat, motor itu balik balik terus antre. Pembelian kita batasi satu kali untuk semua kendaraan, termasuk mobil taksi. Kendaraan pribadi tiga hari sekali baru bisa ngisi, tapi kita enggak batasi untuk pembeliannya,” ujar Yudi.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah adalah meminta tambahan kuota. Kepala Bidang Migas Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nunukan Purwo Hari Uboyono mengatakan, pemerintah daerah telah mengajukan tambahan pemerintah daerah telah mengajukan tambahan kuota hingga 100 ton untuk premium. “Sementara solar kita ajukan penambahan 13 ribu kiloliter,” sambungnya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah adalah mendesak peningkatan APMS itu menjadi SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). “Sedianya kita punya SPBU. Perbedaan antara APMS dan SPBU, SPBU kebutuhan langsung akan dipenuhi. Sementara kuota kita terbatas, tetapi volume kuotanya agak besar,” ujar Purwo.

Sayang, di tengah upaya pemerintah daerah mengupayakan penambahan kuota belum dibarengi dengan larangan terhadap mobil proyek untuk menggunakan BBM bersubsidi. Puluhan bahkan ratusan mobil proyek ikut mengantre di APMS untuk mendapatkan solar. Panjang antrean bahkan sampai ratusan meter.

“Sebenarnya truk untuk kegiatan proyek itu solar industri. Untuk kegiatan proyek seharusnya itu industri. Saya belum pegang data untuk proyek. Kita masih upayakan untuk mendata kendaraan proyek,” ujar Purwo Hari Uboyono.