LBH Yogya Tetap Akan Bela Keluarga Eks Tapol

"LBH punya kewajiban membela rakyat miskin dan yang termarjinalkan. Termasuk pembelaan terhadap korban kekerasan," terang Samsudin Nur Seha, Senin (28/10/2013).

Ia menuturkan, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Bantuan Hukum (LBH), ada beberapa kasus yang memang tidak boleh didampingi, di antaranya kasus korupsi, kasus kekerasan dalam rumah tangga atau tindakan asusila, pelanggar hak asasi manusia, dan pelaku narkoba.

Menurutnya, laporan kekerasan harus disampaikan kepada pihak kepolisian. Namun jika permintaan pembelaan, maka bisa ke ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya untuk diadvokasi.

"Kalau pelaporan, ya kepada polisi, jika meminta pembelaan kepada LBH, maka akan diadvokasi," katanya.

Samsudin mengungkapkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta tidak mempermasalahkan kedatangan FAKI dan FKPPI ke kantornya. Pihaknya juga tidak merasa terintimidasi, sebab kantor LBH merupakan tempat bagi masyarakat yang meminta bantuan hukum.

"Kita tidak merasa terintimidasi, namun berbeda dengan korban yang akan minta bantuan hukum," jelasnya.

Melihat kondisi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogya yang banyak didatangi oleh anggota FAKI dan FKPPI, Samsudin menyatakan, korban kekerasan tidak perlu datang langsung ke LBH untuk meminta pembelaan. Permintaan bisa dilakukan di tempat lain dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan mereka yang minta bantuan hukum.

"Akan koordinasi lebih lanjut lagi dengan para korban, sebab kondisi di kantor LBH tidak memungkinkan," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Massa Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) Yogyakarta bersama anggota FKPPI DIY Senin (28/10/2013) pagi mendatangi kantor Lembaga Bantuan Hukum ( LBH) Yogya. Kedatangan anggota FAKI dan FKPPI ini untuk meminta agar LBH Yogya tidak menerima laporan pengaduan keluarga dan anak-anak eks Tahanan Politik (Tapol) 65.