26 Oktober, KPU Mimika Gelar Pleno Hasil Pilkada

Ditemui seusai menggelar pertemuan tertutup dengan jajaran Muspida Plus Kabupaten Mimika, Kamis (24/10/2013) petang, Ketua KPU Mimika, Karolus Tsunme mengatakan, keterlambatan ini akibat pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Mimika untuk melakukan klarifikasi dugaan pelanggaran. Selain itu, Karolus juga menuding aksi yang digelar oleh sejumlah kandidat di gedung Eme Neme Yauware dan kantor KPU Mimika, menjadi penghambat, karena mengganggu konsentrasi mereka.

“Kami sudah mengumpulkan 12 Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk melakukan klarifikasi dan sudah ada kejelasan,” ungkap Karolus.

Terkait pelaksanaan tahapan dalam Pilkada Mimika yang tidak sesuai jadwal, Karolus berdalih bahwa faktor ini akibat karakteristik warga di Kabupaten Mimika yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia.

“Apa yang terjadi di Timika ini berbeda, kita tidak harus pastikan akan berjalan sesuai dengan aturan,” tegas Karolus.

Karolus berharap, pihaknya mendapat dukungan dari warga Kabupaten Mimika, serta 11 kandidat calon bupati. Meski ada pihak yang sudah menyatakan menolak hasil Pilkada Mimika, namun ia mengingatkan bahwa putusan pleno inilah yang menjadi bahan untuk digugat di Mahkamah Konstitusi.

Dijaga 700 personil Polri dan TNI

Di tempat yang sama, Kapolres Mimika, AKBP Jermias Rontini menegaskan pihaknya akan menurunkan sebanyak 700 personel dari Polres Mimika dibantu Brimob Detasemen B Polda Papua dan anggota TNI untuk mengamankan jalannya pleno KPU Mimika.

“Sejak Senin kemarin, kami sudah melakukan gelar pasukan untuk mengamankan pelaksanaan pleno KPU Mimika,” tegas Rontini.

Sebelumnya, KPU Mimika berencana menggelar pleno rekapitulasi suara dan penetapan hasil Pilkada Mimika, Senin (21/10/2013) lalu. Namun kegiatan ini tertunda menyusul banyaknya gugatan dari kandidat terkait hasil Pleno PPD Mimika Baru yang terindikasi penggelembungan suara. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mimika periode 2013-2018, yang digelar Kamis (10/10/2013) lalu, diikuti oleh 11 pasang calon bupati dan wakil bupati.