Sistem Nasional Pemantauan Kekerasan Disosialisasikan di Ambon

Sosialialisasi ini dimaksudkan untuk memetakan konflik kekerasan di masyarakat agar dapat dicari solusimya. “Pemerintah berupaya untuk meminimalisir, mengantisipasi dan mengelola potensi konflik di masyarakat. SNPK ini adalah langkah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang akurat, sistematis dan rinci tentang konflik kekerasan di Indonesia,” jelas Asisten Deputi Urusan Konflik Sosial, Nelwan Harahap, yang membacakan sambutan tertulis
Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Kemenko Kesra, Willem Rampanggilei.

Nelwan menjelaskan, Kemenko Kesra menggagas SNPK sebagai portal informasi terkait konflik kekerasan di Indonesia atas dukungan penuh dari Bank Dunia dan The Habibie Center. Data tersebut selanjutnya dapat diakses melalui situs www.spnk-indonesia.com.

Menurutnya, SPNK mengumpulkan data kekerasan dari sumber berita yang dimuat surat kabar lokal dan juga melalui berbagai sumber non-media. Data terkait konflik kekerasan dikumpulkan sejak 1998 hingga saat ini.

Saat ini pengumpulan data konflik dan kekerasan masih dilakukan di 13 provinsi di Indonesia, ditargetkan pada tahun depan akan dilakukan di semua daerah. “Saat ini SNPK telah mengumpulkan data di 13 provinsi di Indonesia. Pemerintah menargetkan SNPK dapat memantau seluruh profinsi di Indonesia pada tahun 2014,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, untuk mengingatkan partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut, akses terhadap data dan analisis SNPK dibuka untuk publik. Data SNPK ini sendiri mulai dipergunakan oleh berbagai kalangan.

Sosialisasi ini menghadirkan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Aceh, Nasir Zalba dan Peneliti The Habibie Center sebagai pembicara. Sedangkan yang hadir dalam sosialisasi tersebut, yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerhati perdamaian di Maluku serta pemangku kepentingan lainnya.