KPU Tasik Mengaku Tak Tahu Ada Penggelembungan DPT

"Kami hanya menjalankan berbagai tahapan sesuai aturan untuk menentukan DPT. Tentunya dengan berbagai proses yang panjang sejak diserahkannya DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) oleh pemerintah setempat ke KPU. Jadi, kalau kami sebenarnya hanya pengguna data terakhir," jelas Deden kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (7/10/2013) petang.

Deden menjelaskan, beberapa tahapan proses untuk mengesahkan DPT dari DP4 di antaranya, menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), melakukan berbagai verifikasi termasuk pengecekan langsung ke lapangan atau verifikasi faktual. "Setelah menjamin semua hak pilih terdata, baru ditetapkan sebagai DPT," kata dia.

Saat ditanya alasan mengapa ada jumlah DPT kecamatan lebih banyak dari jumlah penduduk melalui jumlah DAK2, Deden mengaku belum diberi laporan oleh Panitia Pengawas Pemilu. "Jadi ini ada kesalahan data DPT bagaimana? Kami juga baru menerima suratnya dari Panwas," kata Deden.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Pokja Bidang Pengawasan Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan, pihaknya melalui panwas kecamatan akan mengecek ulang lagi ke lapangan secara langsung.

"Logikanya begini, jangankan jumlah DPT per kecamatan lebih banyak, kalau selisihnya sedikit saja, perlu dipertanyakan. Masa anak kecil di kecamatan jumlahnya hanya beberapa orang? Enggak mungkin kalau semua orang di suatu kecamatan hak pilih semua, kan pasti ada anak kecilnya," kata Dodi.

Diberitakan sebelumnya, Panwaslu Kabupaten Tasikmalaya menemukan jumlah DPT di beberapa kecamatan Kabupaten Tasikmalaya melebihi jumlah penduduk atau DAK2. Diduga telah terjadi penggelembungan DPT untuk Pileg 2014. Bahkan, penggelembungan itu dipakai juga pada Pilgub Jabar 2013 lalu.