Laskar Pembela Islam Bongkar "Sarang" PSK di Pamekasan

Pembongkaran itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Akibatnya, pemilik warung lari menyelamatkan diri karena takut dengan laskar yang dikenal anarkistis jika melakukan penertiban.

Romlah, salah satu pemilik warung yang dibongkar, mengatakan, seharusnya pihak Pol PP memberitahukan terlebih dahulu jika akan ada penertiban. Dengan demikian, pemilik warung bisa lebih dulu membersihkan lapak-lapak agar tidak dirusak.

"Biasanya Pol PP kalau mau ada penertiban memberi tahu sebelumnya. Entah mengapa hari ini tidak biasanya. Apa karena bersamaan dengan laskar?" kata Romlah sambil membereskan barang-barangnya yang sudah berserakan.

Penertiban itu, kata Syamsurizal, Kepala Bidang Penegakan Perda, Pol PP Pamekasan, atas perintah dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) selaku pemilik lahan yang ditempati warung remang-remang.

Warung yang difasilitasi tenda oleh Pemkab Pamekasan itu diduga disalahgunakan oleh pemilik warung dengan menyediakan pekerja seks komersial (PSK). "Ada indikasi penyalagunaan lahan di sini dengan beroperasinya PSK pada waktu siang hingga malam hari sehingga kami tertibkan dan warungnya dibongkar," ungkap Syamsurizal.

Sementara itu, Abdul Aziz, Ketua LPI Pamekasan, saat di lokasi pembongkaran mengajak kepada seluruh masyarakat, termasuk juga Pemkab Pamekasan, untuk selalu mengawasi dan melaporkan setiap tindakan yang mengarah kepada tindakan pelacuran dan kemaksiatan.

Dengan demikian, pihaknya bersama Pemkab Pamekasan bisa dengan mudah memberantas penyakit masyarakat berupa pelacuran. "Tidak hanya di Pasar 17 Agustus yang menjadi sasaran kita, tetapi tempat-tempat lain yang juga dijadikan sarang PSK akan juga dibongkar. Namun, kita masih akan melakukan tindakan persuasif dulu," ujar Abdul Aziz.

Pembongkaran warung maksiat itu, kata Aziz, sebagai puncak dari upaya yang dilakukan LPI dan Pol PP dalam mengantisipasi semakin maraknya prostitusi di Pamekasan.

Bupati Pamekasan sendiri, imbuh Aziz, mendukung langkah LPI untuk melakukan pembongkaran, dengan syarat ada data valid bahwa tempat yang akan dibongkar memang betul-betul dipakai sebagai tempat maksiat.