21 Tahun Warga Konawe "Nikmati" Jalan Rusak

Warga tiga kecamatan itu, yakni Benua, Angata, dan Basala kerap menghirup debu saat musim kemarau tiba. Selain itu, keadaan jalan pun becek sehingga membentuk kubangan saat musim hujan datang. Tak hanya itu, warga yang kebanyakan bertani juga sulit memasarkan hasil pertaniannya akibat akses jalan rusak.

"Kami tidak menuntut bantuan apa pun dari pemerintah. Yang kami inginkan saat ini adalah perbaikan jalan provinsi yang ada di daerah kami," teriak Lintang, Kepala Desa Benua Utama, Kecamatan Benua, Kabupaten Konawe Selatan, di Gedung DPRD Sultra, Senin (17/9/2013).

"Jalan yang kami tuntut diaspal itu adalah jalan provinsi, makanya kami datang ke Gedung DPRD. Coba Bapak bayangkan jalan itu pernah diaspal waktu Gubernur Sultra La Ode Kaimuddin tahun 1992. Setelah itu, tidak pernah lagi ada perbaikan jalan, ini tidak adil namanya," lanjutnya di hadapan anggota DPRD dan Pemda Sultra.

Untuk itu, mereka berharap agar 11 anggota DPRD Sultra Daerah Pemilihan Konawe Selatan dan Kota Kendari memperjuangkan anggaran perbaikan jalan. "Anggota DPRD yang terpilih sebagai wakil rakyat saat ini duduk sebagai anggota dewan karena suara dari kami masyarakat kecil. Maka, sudah sepatutnya DPRD memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi kami. Kami sudah bosan dijanji terus," teriak salah satu warga.

Warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Konawe Selatan Menggugat diterima Ketua DPRD Sultra LM Rusman Emba dan didampingi anggotanya, La Nika, Ld Arwaha Adi Putra, Muddin Musa, Firdaus, Mujianti, Slamet R, dan Ahmad Sunarko. Sementara dari Pemprov Sultra diwakili Kepala Bappeda Sultra Nasir Andi Baso dan Kadis PU, Ma'mun Supriatna.

Kepala Bappeda Sultra Nasir Andi Baso mengakui Pemprov Sultra sempat kesulitan menyelesaikan beberapa infrastruktur yang sudah direncanakan pasca-terjadinya bencana banjir beberapa saat yang lalu.

"Kalau hanya mengandalkan APBD, anggaran tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur di daerah ini. Tapi, pemerintah menyiasatinya dengan dana pinjaman investasi pusat (PIP)," jelas Nasir.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sultra Ma'mun Supriatna menjanjikan, pada bulan Oktober 2013, sudah ada kegiatan perbaikan jalan. "Dananya berasal dari dana pinjaman investasi pemerintah (PIP) sebesar Rp 9 miliar sepanjang 8 kilometer, dan akan ditambah dana APBD Perubahan sebesar Rp 6,4 miliar dengan porsi pengerjaan sepanjang 3 kilometer," jelasnya

Mendengar penjelasan dan pihak Pemprov Sultra dan komitmen anggota dewan setempat untuk mengawal pengerjaan jalan tersebut, warga kemudian membubarkan diri dengan tertib.