Rumah-Rumah Mewah di Daerah Terpencil dan Tertinggal

20 persen dari jumlah penduduknya menjadi tenaga kerja di Malaysia dan Arab Saudi. Bahkan di antara mereka, ada yang sudah menjadi warga negara Malaysia karena lamanya tinggal di sana.

Meskipun masuk desa terpencil dan tertinggal, di desa ini rumah-rumah penduduk dibangun dengan mewah, berlantai dua, berlantai keramik bahkan marmer.

Sangat jarang ditemukan rumah penduduk yang dibangun dengan kayu apalagi gedek. Kecuali warung, surau, ataupun kandang sapi yang dibangun dengan kayu.

Kepala Desa Bujur Barat, Rojae mengatakan, semua rumah mewah yang dibangun di desanya berasal dari uang yang dikirimkan oleh pemiliknya yang bekerja di Malaysia dan Arab Saudi. Jadi rumah-rumah itu tidak dibangun dari uang rupiah, tetapi Ringgit dan Real yang ditukar menjadi rupiah.

"Kalau warga yang tidak menjadi TKI sulit membangun rumah mewah. Warga di sini kehidupannya menggantungkan pada uang kiriman dari luar negeri," katanya, Senin (16/9/2013).

Meskipun rumah itu dibangun mewah, tetapi jarang pula penghuninya menempati. Sebab penghuninya tinggal di Malaysia. Yang menempati rumah itu rata-rata orang yang sudah lanjut usia, atau isteri yang ditinggal merantau ke Malaysia dan Arab Saudi oleh suaminya.

Sehingga banyak ditemukan rumah yang kosong melompong dan lampunya dibiarkan hidup siang dan malam. "Penghuni rumah-rumah itu musiman, seperti saat jelang hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha dimana semuanya pulang kampung. Selain itu sudah tidak berpenghuni karena kembali lagi menjadi TKI," imbuh Rojae.

Bagi penduduk setempat, membuka usaha di tempat asalnya sangat sulit karena faktor alam yang tidak menguntungkan. Satu-satunya sektor pertanian andalan warga yakni tembakau.

Sementara lahan irigasi tidak mendukung karena tidak adanya sumber mata air yang cukup. Oleh sebab itu mereka memilih menjadi TKI. Alternatif itu yang paling diminati warga Desa Bujur Barat.

"Di sini yang jadi TKI mulai usia 15 tahun sampai 50 tahun. Bahkan ada di antara mereka yang hanya lulusan SD sudah jadi TKI," ungkap Rojae.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri, tegas Rojae, belum bisa memberikan solusi pekerjaan yang nilainya sama dengan penghasilan warga yang jadi TKI. Pihaknya yakin, jika Pemkab bisa memberikan pekerjaan yang nilainya sama, maka warganya tidak akan ada yang jadi TKI.