Dituding Gelapkan Aset Negara, Eks Pejabat Kolaka Bergeming

Kepala BPKAD Kolaka, Herman Malaka mengatakan, hingga saat ini aset daerah berupa kendaraan dinas masih saja dikuasai para mantan pejabat. Padahal, pihaknya telah menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke polisi.

“Masalah mekanisme itu prosedurnya ada di kantor polisi. Memang beberapa hari yang lalu kita itu sudah bermohon kepada pihak kepolisian untuk mendukung penarikan kendaraan dinas yang masih dikuasai oleh para mentan pejabat yang ada. Ini kan tindak lanjut dari surat pertama, kedua dan ketiga, makanya pihak polisi kita libatkan,” katanya kepada Kompas.com, Senin (02/09/2013).

Namun Herman tidak bisa menyebutkan secara pasti jumlah kendaraan dinas yang masih dikuasai mantan pejabat Kolaka. Yang jelas, kata Herman, totalnya puluhan unit. Kini, Herman menyerahkan sepenuhnya perkara ini ke polisi.

“Apakah ini masuk dalam ketegori ranah hukum itu tergantung polisi. Saat ini kita tunggu hasil investigasi dari polisi, jadi kami juga tidak bisa mendesak pihak kepolisian,” tegasnya.

Kendati demikian, Herman berharap agar para mantan pejabat legawa dengan melepaskan jabatannya dan segera mengembalikan kendaraan dinas.

“Harusnya mereka legowo. Kami juga kan tidak bisa berbuat kasar karena biar bagaimana itu mereka juga masih teman-teman kami. Saya juga belum bisa melihat apakah ada dampak kerugian secara materi. Tapi secara pekerjaan memang sangat menghambat kinerja pejabat yang baru,” cetusnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kolaka, Poitu Murtopo menilai, sikap para mantan pejabat ini sudah termasuk penggelapan barang milik negara. “Kita sudah lapor polisi, ini penggelapan aset negara atau daerah. Sekalipun mereka mengembalikan, itu tetap diproses hukum. Surat sebelumnya yang mengatasnamakan Pemda Kolaka kan mereka tidak peduli,” ucapnya.

Berdasarkan pantauan Kompas.com terlihat mobil milik Pemda Kolaka berganti warna plat dari merah menjadi hitam. Misalnya, mantan pelaksana tugas Bupati Kolaka Ali Nur, mantan kepala BKD Ruhaedin, mantan Kasat Pol PP Makmur dan sejumlah mantan camat di Kolaka Timur.