KPU: Rendahnya Partisipasi Jadi Pelajaran

”Secara keseluruhan, Pilkada Jatim tahun ini relatif lebih baik dibandingkan tahun 2008. Kurangnya partisipasi masyarakat menjadi pelajaran bagi kami,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Jatim Andry Dewanto Ahmad, Minggu (1/9/2013). Andry mengklaim sosialisasi yang dilakukan KPU Jatim juga sudah maksimal dan memanfaatkan media massa.

Namun, berdasarkan hasil penghitungan cepat yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Jatim 2013 masih di bawah 60 persen. Pada 2008, tingkat partisipasi pemilih pada putaran pertama 61,63 persen dan pada putaran kedua 54,32 persen dari 29,06 juta orang total jumlah pemilih.

Tahun ini, tingkat partisipasi pemilih yang dicatat SMRC sebanyak 59,84 persen dan LSI sebanyak 58,96 persen. Jika di bawah 60 persen, artinya hampir separuh dari total pemilih (30 juta orang) tidak menggunakan hak pilihnya. Meski demikian, angka tingkat partisipasi pemilih yang resmi baru akan diumumkan KPU Jatim pada 7 September 2013.

Andry mengatakan, KPU Jatim mendapat laporan terkait rendahnya partisipasi pemilih yang paling menonjol di tempat pemungutan suara (TPS) 10, Desa Kotoan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan. Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS itu sebanyak 388 orang, tetapi yang menggunakan hak pilihnya hanya 8 orang, yang merupakan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

TPS itu terletak di sekitar sebuah pesantren dan sebagian besar yang tercantum dalam DPT adalah para santri.

Dari peristiwa itu, kata Andry, KPU Jatim mendapat pelajaran mengenai penempatan sebuah TPS. Selain itu, sosialisasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih juga akan ditingkatkan.

Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah, Surabaya, Umar Sholahudin, mengatakan, tingkat partisipasi yang rendah juga merupakan dampak dari kejenuhan masyarakat.

Umar juga mengkritisi bahwa instruksi KPU Jatim mengenai penggunaan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga sebagai ganti undangan pemilih tidak sampai ke tingkat TPS. Di daerah Ketintang, Kota Surabaya, misalnya, banyak warga yang tidak boleh memilih meski sudah menunjukkan KTP atau kartu keluarga.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jatim Sri Sugeng Pudjiatmiko mengatakan, dalam Pilkada Jatim 2013, pihaknya belum menemukan pelanggaran menonjol.

”Kami sudah menurunkan 34.000 petugas di lapangan. Sejauh ini, belum ada temuan pelanggaran serius,” kata Sugeng. Persoalan yang ditemukan sebagian besar bersifat teknis dan dapat langsung diselesaikan di TPS. Misalnya, kekurangan formulir C atau adanya satu pemilih ganda di Kabupaten Bondowoso. (DEN)