Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Warga dan PNS Nonjob Demo di Kantor Bupati Kolaka

Kompas.com - 28/08/2013, 14:57 WIB
Kontributor Kolaka, Suparman Sultan

Penulis


KOLAKA, KOMPAS.com - Ratusan orang, yang terdiri dari warga dan pegawai negeri sipil (PNS) yang kini nonjob di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, turun ke jalan untuk memprotes mutasi yang dilakukan Plt Bupati Amir Sahaka, Rabu (28/8/2013).

Dalam aksinya para pedemo membakar ban bekas dan poster bergambar Plt Bupati Kolaka, Amir Sahaka. Tidak berhenti di situ, mereka kemudian melempari kantor bupati dengan telur busuk.

Setelah melalui negosiasi, para pedemo diizinkan masuk ke kantor Bupati Kolaka, namun ketegangan kembali terjadi karena Amir Sahaka ternyata tidak berada di tempat. Salah seorang pengunjuk rasa, Musdalim Zakkir, mengatakan dengan nada keras bahwa Plt Bupati Kolaka harus bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi akibat kebijakan mutasi yang diambilnya.

“Saat ini kami memiliki dua lurah, camat dan kepala dinas. Semuanya mengklaim sah dan sebagai pejabat. Ingat dengan surat rahasia Mendagri yang beernomor X.700/105/SJ, bahwa segala proses mutasi dianggap tidak sah dan harus ditinjau kembali atau membatalkan. Ini Plt Bupati jangan adu domba orang di bawahnya,” katanya.

Mereka makin kecewa karena hanya ditemui Asisten II Pemda Kolaka, Samsul Bahri Madjid yang juga tidak bisa memberi penjelasan terkait sikap Pemda Kolaka soal surat Menteri Dalam Negeri.

“Ini bahaya kalau didiamkan. Pemda kan sudah konsultasi kepada pihak Mendagri, kami mau dengar apa penjelasan dari Jakarta itu. Saya juga sudah konsultasi kesana dan semua nyatakan ini tidak benar. Yang dilakukan oleh plt Bupati itu illegal dan melanggar aturan,” tegasnya.

Para pengunjuk rasa mengancam akan terus menguasai kantor pemda sampai Plt Bupati mau menemui dan menjelaskan masalah tersebut. 

Seperti diberitakan, Plt Bupati Kolaka Amir Sahaka telah memutasi dan menonjobkan sekitar 200 pejabat Kolaka. Masalah ini berkembang ketika datang surat dari Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa seluruh mutasi itu tidak sah dan harus ditinjau kembali atau dibatalkan. Surat bersifat rahasia itu ternyata bocor ke publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com