Dana Pengamanan Pilwalkot Makassar Diduga Disunat

Menurut informasi diperoleh dari anggota polisi yang bertugas di lapangan, pengamanan tiga tahapan Pilwalkot Makassar terdiri dari pengamanan pendaftaran calon, penetapan calon dan pencabutan nomor urut calon. Untuk pengamanan tiga tahapan itu, setiap anggota seharusnya mendapat Rp 1.600.000 juta. Namun yang diterima mereka hanya Rp 1.046.000.

"Tidak semua anggota dapat pengamanan tiga tahapan Rp 1.046.000. Sebab ada juga anggota hanya bertugas satu tahapan dan ada yang dua. Kalau dua tahapan sekitar Rp 800.000 dan satu tahapan sekitar Rp 300.000 lebih," beber salah satu anggota polisi yang namanya enggan disebutkan, Rabu (21/8/2013).

"Jadi kisaran potongan dana setiap anggota mulai Rp 300.000 sampai Rp 500.000. Jika potongan dana itu dikalikan 1.300 personel, jumlahnya tidak sedikit," lanjut dia yang mengaku ikut pula dalam pengamanan Pilwalkot Makassar.

Sementara itu, Wakil Kepala Polrestabes Makassar Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Totok Lisdiarto yang dikonfirmasi wartawan, Rabu (21/8/2013) membantah tudingan pemotongan dana pengamanan Pilwalkot Makassar. Menurutnya, anggota salah paham dengan besaran dana pengamanan itu.

"Anggota salah paham itu, dimana adanya potongan untuk makan mereka. Terus yang ribut soal potongan itu, tidak ikut pengarahan ataukah tidak ikut dalam pengamanan. Sehingga terjadi kesalahpahaman jika melihat temannya diberi makan," tegas Totok.

Menurutnya, dana pengamanan untuk anggota sebenarnya terdiri dari uang makan dan uang saku.

"Mereka tidak berpikir bahwa uang untuk beli kertas, bahan bakar minyak (BBM) juga diikutsertakan," kata mantan kepala Polres Gowa ini.

Totok menambahkan, besaran dana pengamanan Pilwalkot Makassar untuk tiga tahapan besarannya tidak sebanding dengan jumlah personel. Awalnya personel yang diterjunkan hanya sepertiga kekuatan, yakni 300 orang, namun membengkak menjadi dua pertiga kekuatan atau sekitar 1.300 personel.

"Saya tidak tahu berapa besar dana yang telah terpakai hingga tiga tahapan. Tapi kami siap pertanggungjawabkan secara internal dengan diperiksa oleh Irwasda dan Propam. Jika eksternal, kami sudah minta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk diperiksa," tandasnya.

Tahapan Pilwalkot Makassar saat ini tengah berlangsung dan telah menetapkan 10 calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang siap bersaing. Sementara total anggaran penyelenggara Pilwalkot sebesar Rp 41 miliar, dan Rp 7 miliar di antaranya untuk dana pengamanan.

Sebelumnya juga, dana pengamanan Pilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel juga diduga disunat. Anggota yang bertugas pengamanan, menandatangani kuitansi yang tidak sesuai dengan dana yang diterimanya. Akibatnya, banyak anggota di lapangan "bernyanyi" dan heboh di kalangan kepolisian, pemerintah serta masyarakat.