Rabu, 26 November 2014

News / Regional

Kantor Disdik Kota Bandung "Diseruduk" Guru Honorer

Kamis, 1 Agustus 2013 | 14:41 WIB
KOMPAS.com/Putra Prima Perdana Sebanyak 50 guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH), menyerbu kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani Kota Bandung, Kamis(1/8/2013). Mereka menuntut pembayaran tunjangan daerah tahun 2013 sebesar Rp. 300.000 yang belum dicairkan hingga saat ini.
BANDUNG, KOMPAS.com — Sebanyak 50 guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH), menyerbu kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung, Jalan Ahmad Yani Kota Bandung, Kamis (1/8/2013).

Di dalam halaman Kantor Disdik, puluhan guru honorer mulai dari guru, TK, SD, SMP, SMK, MI, SLB dan lain-lain, melakukan aksi demonstrasi. Mereka menuntut pembayaran tunjangan daerah tahun 2013 sebesar Rp 300.000 yang belum dicairkan dengan metode cair tunda hingga kini.

"Pencairannya dulu disanggupi pada bulan April, tapi sampai kini belum ada kejelasan," kata Ketua FKGH Yanyan Herdian dalam orasinya.

Yanyan menambahkan, meski tidak besar jumlahnya, tetapi uang tersebut sangat berarti. Terlebih, mendekati hari raya Idul Fitri 1434 Hijriah, harga-harga mulai melambung. "Kami minta uang tersebut bisa dicairkan paling lambat tanggal 5 Agustus," tegasnya.

Sementara itu, pada saat mediasi dengan pelaksana Tugas Kepala Disdik Kota Bandung Dadang Supriatna, pihaknya membantah jika dana tunjangan dengan total Rp 62,1 miliar itu mandek di Dinas Pendidikan Kota Bandung.

"Alokasinya ada di DPKAD (Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Kita kewajibannya hanya menyuplai data. Uang belum ada di Disdik," jelasnya.

Menurut Dadang, ada perbedaan data guru honorer antara tahun 2013 ini dan data guru honorer yang diberikan tunjangan pada tahun lalu. Jika pada tahun lalu terdapat 17.250 orang guru honorer, maka tahun ini jumlahnya meningkat menjadi 19.677 orang.

"Ini adalah data setelah dua kali diverifikasi. Ada angka yang tidak pas dengan anggaran," bebernya.

Setelah melalui perdebatan panjang, kedua belah pihak akhirnya menyepakati untuk memberikan surat ke DPKAD sebagai pihak yang berwenang mencairkan.

Dalam isi surat tersebut, para guru honorer pasrah jika harus menerima tunjangan daerah tidak secara utuh atau di bawah Rp 300 ribu. Bagi mereka dana tersebut bisa dicairkan secepatnya. Pasalnya, alokasi Rp 62,1 miliar untuk 17.250 orang guru honorer nantinya akan dibagikan ke 19.677 orang guru honorer yang merupakan data Disdik Kota Bandung yang sudah terverifikasi.

"Penyalurannya melalui komite sekolah dan Yayasan guru honorer di sekolah masing-masing," kata Dadang.

Penulis: Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana
Editor : Glori K. Wadrianto