Senin, 22 Desember 2014

News / Regional

Honor Kecil, PPS Kota Malang Ancam Boikot Pilgub Jatim

Jumat, 26 Juli 2013 | 16:23 WIB
Shutterstock Ilustrasi

MALANG, KOMPAS.com
 — Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Malang mengancam memboikot tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim Agustus mendatang karena honor yang kecil.

Boikot petugas PPS itu dalam bentuk tidak akan melanjutkan tahapan pembentukan Komite Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap tempat pemungutan suara (TPS), di semua  kelurahan di Kota Malang.

"Jika tuntutan kami tak digubris atau tak dikabulkan, kami akan melakukan boikot," kata H Amir Mukminin, juru bicara 42 petugas PPS se-Kota Malang, Jumat (26/7/2013).

Menurut dia, banyak kejanggalan yang sudah dirasakan oleh para anggota PPS sejak dilantik Februari lalu. Ada yang tidak sinkron antara banyaknya pekerjaan dengan plot anggaran yang disiapkan. "Karena itu, kami menuntut revisi anggaran secepatnya," katanya.

PPS Kota Malang sudah menggelar pertemuan dengan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang. Namun, kata Amir, belum ada jawaban tegas. "Akhirnya, pertemuan itu berakhir deadlock. Tak menghasilkan kesepakatan apa pun," akunya.

Setelah pertemuan tersebut, katanya, sebanyak 42 petugas PPS Kota Malang membuat surat pernyataan dan memberi tenggat waktu kepada KPUD Kota Malang hingga 2 Agustus mendatang. "KPU harus sudah menjawab tuntutan kami. Apa pun caranya. Jika tidak, kami boikot," tegasnya.

Amir menjelaskan, ada perbedaan yang sangat jauh antara honorarium pada pelaksanaan Pilkada Kota Malang dengan Pilgub Jatim.

Pada Pilkada Kota Malang, petugas PPS mendapat gaji sebesar Rp 600.000 per bulan, sementara Pilgub Jatim hanya Rp 350.000 per bulan. "Ini tragis, sementara kerjanya cukup berat," katanya.

Sementara untuk gaji untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) malah cukup tinggi. Pada Pilkada Kota Malang, gaji ketua PPK mencapai Rp 1,25 juta per bulan dan anggota PPK digaji sebesar Rp 1 juta per bulan.

"Saat Pilgub Jatim, gaji mereka malah naik menjadi Rp 1,5 juta per bulan untuk ketua dan untuk gaji anggota senilai Rp 1,250 juta," katanya.

Menanggapi tuntutan anggota PPS itu, Komisioner KPUD Kota Malang Zainuddin mengatakan bahwa anggaran Pilgub Jatim itu berasal dari APBD Jawa Timur. Kebijakannya ditentukan KPUD Jatim," katanya.

Zainuddin membenarkan bahwa ada ancaman boikot dari PPS Kota Malang. "Jika (boikot) terjadi, cukup berat. Karena saat ini, KPPS belum terbentuk. Kami berharap PPS tetap rela dan melaksanakan semua tahapan. Kami akan terus berjuang," harapnya.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Kontributor Malang, Yatimul Ainun
Editor : Kistyarini