Jumat, 22 Agustus 2014

News / Regional

Sultra Butuh Kebijakan Khusus Tangani Banjir

Kamis, 25 Juli 2013 | 15:22 WIB
KOMPAS.com/ Kiki Andi Pati Seorang pengawas Ujian Nasional di SMA Negeri 1 Kendari berbincang dengan Gubernur Sultra, Nur Alam saat memantau pelaksanaan UN

KENDARI, KOMPAS.com — Banjir yang melanda sembilan kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara pekan lalu membutuhkan penanganan dan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) H Nur Alam meminta pemerintah pusat untuk mengeluarkan kebijakan khusus penanganan banjir Sultra.

Permintaan Gubernur itu didasarkan pada kenyataan bahwa bencana banjir menimbulkan dampak kerusakan yang tidak sedikit di daerah itu. Setidaknya, 70 persen wilayah Sultra terendam banjir yang mengakibatkan sejumlah fasilitas publik rusak parah.

"Hanya tiga kabupaten yang tidak diterjang banjir dari 12 kabupaten dan kota. Banjir juga merusak infrastruktur jalan dan jembatan maupun rumah-rumah penduduk serta sawah milik petani di daerah ini cukup parah sehingga kerugian akibat musibah banjir ini bisa mencapai ratusan, bahkan triliun rupiah," beber Nur Alam, Kamis (25/7/2013).

Untuk membangun kembali berbagai insfrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran irigasi pertanian dan rumah-rumah warga, lanjutnya, dibutuhkan kebijakan khusus dari pemerintah.

"Kebijakan khusus penanganan banjir Sultra bisa seperti perlakuan pemerintah dalam membangun infrastruktur di daerah yang menjadi tuan rumah 'Sail Indonesia'," katanya.

Di tempat terpisah, Menko Kesra Agung Laksono, yang berkunjung ke lokasi banjir, Rabu (24/7/2013) di Kendari, menanggapi dingin permintaan Gubernur Sultra. Agung Laksono bahkan menyatakan, kalau Sultra ingin mendapat perhatian khusus, Gubernur harus membuat dan menawarkan konsep yang jelas. Namun, pemerintah pusat tentu tidak akan melepaskan perhatiannya terhadap bencana banjir yang terjadi di Sultra.

"Harus ada konsepnya dulu. Kalau Gubernur sudah menawarkan konsep khusus yang jelas untuk penanganan bencana banjir ini, mungkin itu bisa dipikirkan bersama-sama di pusat. Tapi, sekarang kan konsep itu belum ada," ujarnya.

Agung mengungkapkan, untuk penanganan korban banjir di Sultra, pemerintah pusat telah menurunkan sejumlah bantuan untuk penanganan tanggap darurat. Rencananya, pemerintah pusat juga nantinya akan memberikan bantuan pembangunan rumah untuk para korban yang rumahnya mengalami kerusakan.

"Sekarang ini rumah-rumah warga yang rusak karena banjir ini sedang didata, itu nantinya akan diberikan bantuan secara bervariasi sesuai dengan tingkat kerusakannya," tutupnya.

Untuk diketahui, hanya tiga wilayah yang tidak terkena musibah banjir di Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Kota Baubau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Wakatobi.

Penulis: Kontributor Kendari, Kiki Andi Pati
Editor : Farid Assifa