Tak Dapat Jatah Perjalanan Dinas, Anggota Dewan Blokade Ruang Sekwan

Ketiga anggota DPRD itu adalah Elimelek Bari (PDI-P), Lewi Oruw (Golkar), dan Yehadi Alhamid (PPP). Mereka marah karena tidak kebagian jatah perjalanan dinas yang merupakan tindak lanjut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kaimana Drs Matias Mairuma tahun anggaran 2012.

Sebelumnya, mereka melayangkan protes terhadap Sekwan Agus Duwila. Mereka menilai Sekwan mengambil kebijakan tidak adil. “Kenapa Sekretaris Dewan selalu tidak adil dan tidak bisa memfasilitasi DPRD untuk melakukan kerja-kerja dewan. Sebenarnya Sekwan harus mendukung DPRD agar tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat itu bisa diwujudkan,” kata Elimelek Bari, di Kaimana.

Menurut Elimelek, anggaran di Sekretariat DPRD begitu banyak, tetapi hanya diperuntukan bagi kepentingan sekretariat dan perjalanan dinas staf Setwan. “Palang ini tidak boleh dibuka sampai ada keputusan dari Bupati Kaimana, untuk melakukan pergantian terhadap Sekretaris DPRD,” ujarnya.

Sekretaris Dewan Agus Duwila saat dihubungi mengatakan, kebijakan yang diambil didasarkan kesepakatan bersama. Menurut Agus, rapat itu dipimpin Ketua DPRD sehingga hasil keputusan bersama tidak dapat diubah.

“Kita tidak bisa mencampuri urusan DPRD, kita hanya bisa menunjang pekerjaan mereka, dan dalam keputusan itu, diambil bahwa perjalanan dinas ke luar daerah hanya dilakukan oleh para anggota DPRD yang LKPj tahun 2011 lalu belum melaksanakan perjalanan dinas. Sementara itu, yang tinggal hanya melaksanakan sinkronisasi LKPj Bupati dengan program yang sudah dikerjakan di wilayah distrik,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, perjalanan dinas sejumlah anggota DPRD keluar daerah juga terbentur dengan anggaran biaya tiket pesawat yang mahal sehingga kebijakan pimpinan, dana sebagian dari perjalanan dinas para wakil rakyat ini, diambil dari biaya perjalanan anggota DPRD ke distrik-distrik.

“Dan kebijakan itu pun kita laksanakan sesuai dengan hasil keputusan rapat dan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang kita miliki. Kita memberangkatkan para staf Setwan itu karena dalam DIPA Setwan sudah tersedia, sementara untuk DIPA DPRD sudah dipergunakan untuk perjalanan selama ini. Lalu kita mau ambil dana dari mana jika tidak sesuai dengan DIPA?” tuturnya.

Agus menyebut, permasalahan ini sudah dia sampaikan kepada ketiga anggota dewan tersebut, tetapi mereka tidak mau memahami.

“Kalau memang mengusulkan saya harus diganti. Saya sangat siap. Karena sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, saya siap ditempatkan di mana saja, sesuai dengan kebijakan pimpinan, dan tetap bekerja melaksanakan pelayanan pemerintahan kepada rakyat,” kata Agus.