Banyak Kades Pamekasan Tolak Ambil BLSM

Junaidi, Kades Blumbungan, Kecamatan Larangan, mengatakan, dari 1.208 warganya yang berhak menerima BLSM, ditemukan 180 orang yang tidak kebagian karena tidak masuk data penerima. Data yang diterima dari PT Pos Pamekasan jumlahnya tersisa 1.028 orang. Padahal dalam data penerima manfaat bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin), tercatat ada 1.208 penerima.

Hilangnya 180 warga dalam pendataan itu menyebabkan Junaidi enggan menerima BLSM. "Jika 180 warga saya yang tidak terdata dalam penerima BLSM tidak dikembalikan sebagaimana data penerima Raskin, maka saya tidak akan mendistribusikan BLSM," katanya, Rabu (10/7/2013).

Menurut Junaidi, selain 180 warganya tak terdata sebagai penerima BLSM, ditemukan pula 284 warga yang dinilai tak layak mendapatkannya. "Mereka sudah tidak layak dikatakan miskin," tegas Junadi. Kehidupan 284 warga itu, menurut dia sudah di atas rata-rata kehidupan warga lain.

"Saya jadi heran dengan data yang diserahkan ke desa. Ada warga yang sudah punya motor, menjadi pedagang ternak dan baju serta jadi pengusaha mebel, masih mendapatkan BLSM. Sementara 180 warga tidak terdata," ungkap Junaidi.

Menurut pengamatan Junaidi, di samping 1.208 warganya yang tergolong miskin, masih ada ratusan warga lainnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu, jika pemerintah tidak segera membenahi data penerima tersebut, dia akan tetap menolak BLSM itu. Kalau PT Pos "memaksa" dana itu harus dicairkan, dia meminta PT Pos yang melakukannya sendiri.

Sementara itu, Ade Ahadiyat, Kepala PT Pos Pamekasan mengaku bahwa banyak kepala desa enggan menerima BLSM karena masalah data. Padahal, ujar dia, PT Pos hanya menerima mandat dari pemerintah untuk mendistribusikan. Jika ada persoalan, maka BLSM akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan.