Kapendam IV Diponegoro: Tak Ada Intimidasi di Kasus Cebongan

Ia mengatakan, sebelumnya memang ada informasi adanya intimidasi pada jurnalis Kompas dan Tribun Jogja oleh penasihat hukum para terdakwa. Namun, menurutnya, hal itu sudah dikonfirmasi pada tim penasihat hukum dan tidak ada intimidasi.

"Sudah tidak ada masalah atau intimidasi. Kalau ada SMS ancaman, itu kan tidak tahu dari siapa. Yang katanya ada janjian dengan wartawan untuk bertemu di Denpom, itu tidak ada," ujarnya.

Ia mengatakan, sebelumnya memang ada sedikit beda pendapat dari pihak TNI dengan pemberitaan yang keluar di Tribun Jogja ataupun Kompas. Meski begitu, Ramses menegaskan hal itu sudah diselesaikan antara kedua belah pihak.

Selain itu, ia juga menegaskan jika TNI akan terus menjamin keterbukaan publik selama proses peradilan kasus penyerangan Lapas Cebongan. TNI juga menjamin semua akan berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Terkait apakah penyerangan itu terencana atau tidak, ia mengatakan, itu akan diserahkan pada proses hukum. Menurutnya, banyak sekali orang berpendapat tanpa mengetahui tujuannya.

"Berpendapat boleh saja, dilihat nanti pada hasil persidangan," tambahnya.

Pada kesempatan itu, ia juga meminta semua pihak untuk tidak menggiring dan memengaruhi jalannya proses peradilan sesuai keinginan kelompok tertentu. Ia meminta agar masyarakat tetap mengawal proses peradilan ini dengan tujuan untuk memenangkan keadilan.

"Adil bagi korban, adil bagi pelaku, dan adil bagi masyarakat," tandasnya.

Proses peradilan hingga saat ini terus berjalan di Oditur Militer Yogyakarta. Proses peradilan baru memasuki tahap pemeriksaan para saksi.

Terkait dengan adanya pihak TNI yang dianggap menggiring opini bagi masyarakat agar mendukung Kopassus, ia meminta untuk menanyakan langsung pada ormas atau masyarakat yang datang ke pengadilan.

"Capek sekali kalau TNI mengurus seperti itu mencari dukungan. Kalau mau tahu tepatnya adanya dukungan itu, ya tanya pada yang datang ke pengadilan," katanya.