Bupati Sampang Tangguhkan Pencairan BLSM

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Sampang Malik Amrullah, Selasa (9/7/2013), menjelaskan, Bupati Fannan terpaksa menunda pencairan BLSM karena adanya permintaan dari Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Kabupaten Sampang. Pencairan BLSM baru bisa dicairkan ketika sudah ada sosialisasi matang dari Pemkab Sampang dan PT Pos Sampang.

Malik menambahkan, setelah proses sosialisasi rampung dan masing-masing kepala desa sudah menyatakan siap, BLSM akan dicairkan.

"Sudah dipastikan pencairannya molor karena Bupati belum menentukan jadwal sekaligus PT Pos juga butuh waktu untuk sosialisasi," ungkap pria berambut putih ini.

Molornya pencairan BLSM menuai kekecewaan dari warga, salah satunya Niman (51) asal Kelurahan Rontengah, Kecamatan Kota Sampang. Niman menilai, Pemerintah Kabupaten Sampang sudah melalaikan hak yang seharusnya segera disampaikan kepada rakyatnya. Bantuan itu sangat dibutuhkan warga, mengingat kebutuhan memasuki bulan Ramadhan semakin meningkat dan harganya semakin melambung.

"Sebagai warga miskin sangat kecewa dengan Bupati karena tidak memikirkan nasib rakyatnya. Kami meminta agar Bupati segera mencairkannya agar segera bisa dinikmati masyarakat," ungkap Niman.

Sebelumnya, empat kecamatan di Kabupaten Sampang menolak untuk menerima BLSM. Keempatnya masing-masing Kecamatan Banyuates, Kecamatan Torjun, Kecamatan Kota Sampang, dan Kecamatan Ketapang.

Gerakan penolakan itu dilakukan oleh masing-masing kepala desa karena persoalan data kemiskinan yang tidak sesuai dengan fakta di masyarakat.

Sugiman, Lurah Rongtengan, Kecamatan Kota Sampang, mengatakan, data kemiskinan yang digunakan pemerintah berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 lalu. Di data itu banyak warga miskin yang tidak masuk. Bahkan, ada yang sudah taraf hidupnya sudah layak masih terdata sebagai penerima BLSM, sementara yang miskin tidak terdata.