Biaya Pendaftaran SMP Negeri Terlalu Mahal, Orangtua Mengeluh

Salah satu contohnya adalah SMP Negeri I Kefamenanu. Sekolah favorit negeri yang lokasinya berbatasan dengan Distrik Oekusi, Timor Leste ini, memungut biaya pendaftaran untuk siswa baru sebesar Rp 1.050.000.

Philipus Heba, salah satu orangtua siswa kepada Kompas.com, Sabtu (6/7/2013) mengatakan, terpaksa membatalkan pendaftaran di SMPN 1 Kefamenanu, karena biaya yang terlalu maha.

Selain biaya yang mahal, lanjut Philipus, terdapat sejumlah syarat lain yang sangat memberatkan orangtua calon siswa.

“Kami ini orang susah dan tidak punya uang, sehingga kami mencari sekolah negeri supaya bisa ada keringanan dalam pembayaran uang sekolah. Namun setelah kami datang cek, ternyata biaya pendaftaran mencapai jutaan rupiah. Sehingga kami batalkan dan mendaftar di SMP Negeri 2 Kefamenanu yang harga pendaftarannya hanya Rp 22.000 saja,"  papar Philipus Heba.

Selain biaya pendaftaran yang mahal, SMPN 1 juga mengharuskan para siswa baru untuk membawa meja dan kursi yang sama persis dengan milik sekolah.

Hal lain yang semakin memberatkan sejumlah orangtua adalah SMPN 1 Kefamenanu hanya membuka pendaftaran selama dua hari.

Terkait masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten TTU, Vinsensius Saba mengatakan, sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nasional, sekolah dilarang memungut biaya pendaftaran siswa baru untuk SD dan SMP.

Sementara untuk SMA/SMK biaya pendaftaran masih dimungkinkan sepanjang uang tersebut bisa membiayai kebutuhan yang tidak dibiayai dana Biaya Operasional Sekolah (BOS).

“Untuk SMP Negeri I Kefamenanu yang menetapkan biaya pendaftaran sampai jutaan rupiah itu, saya sudah telepon kepala sekolahnya dan memerintahkan agar pendaftarannya digratiskan saja. Apabila ada keluhan yang disampaikan kepada kami maka kami akan beri sanksi,” kata Vinsensius.

“Untuk siswa yang sudah terlanjur memberikan uang, kursi dan meja, saya sudah perintahkan  untuk dikembalikan. Saya juga sudah tanyakan kepada kepala sekolah, alasan membuat kebijakan seperti itu. Menurut kepala sekolah penerapan biaya pendaftaran karena kebutuhan," tambah Vinsensius.

"Saya katakan terkait kebutuhan meja kursi dalam jumlah yang banyak itu adalah porsinya dinas PPO, sementara kalau hanya satu dua saja maka harus dibeli pakai dana BOS,” pungkas Vinsensius.