BLSM di Pamekasan Dibagi Rata Rp 100.000

PAMEKASAN, KOMPAS.com — Pendistribusian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Pamekasan, Jumat (5/7/2013), kembali dilaksanakan, termasuk di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan.

Pendistribusian dilaksanakan di Kantor Pos Kecamatan Tlanakan. Ratusan warga miskin berbondong-bondong dengan mengendarai mobil pikap datang ke Kantor Pos. Namun, bantuan yang mereka terima tidak sama dengan desa-desa lainnya.

Warga di desa ini hanya menerima Rp. 100.000 per orang. Uang yang mereka terima dari petugas Pos jumlahnya utuh Rp 300.000. Namun, uang itu kemudian dibagi rata dengan warga miskin lainnya yang tidak menerima BLSM.

Pembagian uang tersebut berdasarkan petunjuk dari oknum aparat desa setempat. Jika BLSM tidak dibagi rata, warga diintimidasi tidak akan menerima sepeser pun.

MZ, warga Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, mengaku, pembagian BLSM sebesar Rp 100.000 ini oleh oknum aparat desa tidak boleh disebarkan kepada siapa pun karena sifatnya rahasia. Entah apa alasannya, warga pun tidak tahu. Namun, muncul kabar bahwa pembagian "rata" BLSM dilakukan karena banyak keluarga miskin (gakin) yang tidak kebagian.

"Pembagian BLSM ini dibuat sama dengan bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) dibuat merata sehingga masing-masing gakin hanya mendapat Rp 100.000," kata MZ yang tegas meminta agar namanya dirahasiakan.

Dijelaskan pria yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan ini, teknis pembagian itu sudah dirancang sebelumnya berdasarkan petunjuk tim yang sudah dibentuk oleh oknum aparat desa. Semua gakin yang namanya tertera sebagai penerima BLSM diangkut menggunakan kendaraan khusus yang sudah disediakan. Mereka mengambil langsung BLSM ke Kantor Pos.

"Setelah semuanya mengambil, mereka dikumpulkan di salah satu tempat untuk dibagi rata," terangnya.

Pada dasarnya masyarakat sangat tidak setuju dengan cara pembagian seperti itu. Namun, masyarakat sudah tidak punya pilihan lain. Sebab, pertimbangannya yaitu lebih baik menerima Rp 100.000 daripada tidak sama sekali.

"Kami keberatan. Namun, kami diintimidasi akan tidak kebagian kalau menolak untuk dibagi rata," imbuhnya.

Juhaini, anggota Komisi D DPRD Pamekasan, menyayangkan pembagian BLSM secara merata. Sebab, bantuan itu harus utuh diterima keluarga miskin dan tidak boleh ada alasan lain untuk menguranginya. Apalagi, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dilakukan dengan pemaksaan.

"Sudah keterlaluan aparat desanya dengan pembagian secara merata. Mereka sudah miskin masih juga dikerjai," tandasnya.

Untuk itu, Juhaini mengaku akan meminta Pemkab Pamekasan agar mengawasi pendistribusian BLSM untuk menghindari cara-cara negatif dengan motif pemotongan bantuan.