Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tindak Tegas Ormas Anarkistis pada Bulan Ramadhan

Kompas.com - 03/07/2013, 15:19 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komisaris Jenderal Nanan Sukarna meminta organisasi masyarakat (ormas) tidak melakukan sweeping tempat hiburan dengan tindakan anarkistis pada bulan Ramadhan.

Nanan mengatakan, pihaknya akan menindak tegas ormas yang melakukan sweeping dengan melanggar hukum.

"Kalau anarkistis terjadi, maka kewajiban tugas kepolisian untuk menindak tegas siapa pun. Maka diharapkan tidak ada yang anarkistis," kata Nanan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2013).

Menurut Nanan, yang akan ditindak adalah oknumnya, bukan ormas. Satpol PP, terang Nanan, juga dapat dikerahkan untuk menindak oknum ormas yang anarkistis.

Ia menambahkan, agenda sweeping ormas harus diinformasikan pada kepolisian setempat.

"Sebetulnya, yang ditindak oknum yang melakukan. Ormasnya tidak melakukan, tapi oknum yang melakukan. Jadi diharapkan sebetulnya tidak ada oknum ormas itu. Prinsipnya ikuti aturan, beritahu pada petugas, kemudian kepolisian, kemudian Satpol PP yang di depan untuk menertibkan itu," terangnya.

Kepolisian akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait jadwal khusus untuk tempat hiburan di bulan Ramadhan. Nanan juga meminta jajarannya untuk lebih awal menegakkan aturan pemda pada bulan Ramadhan dan mencegah adanya sweeping yang tidak sah.

"Tentunya kepolisian harus dari awal bisa memberitahukan, mengakomodasi, kemudian melarang sweeping-sweeping yang tidak sah (dalam) tanda kutip, terhadap apa pun yang ada. Demikian diharapkan tentunya kepolisian, pemda, lebih awal menegakkan aturan yang ada itu," kata Nanan.

Seperti diketahui, menjelang atau pada saat bulan suci Ramadhan, ada ormas yang melakukan sweeping di sejumlah lokasi hiburan malam. Dalam beberapa kasus, aksi ini dilakukan dengan disertai tindak kekerasan, seperti perusakan tempat hiburan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

    Nasional
    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

    Nasional
    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

    Nasional
    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

    Nasional
    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

    Nasional
    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

    Nasional
    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

    Nasional
    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com