Mahasiswa Sumenep Demo Tagih Bagi Hasil Migas

Eko Wahyudi, koordinator aksi menyampaikan, di Kabupaten Sumenep cukup banyak eksplorasi migas yang dilakukan pihak asing. Namun Sumenep sendiri sama sekali tidak memperoleh keuntungan sepeser pun dari eksplorasi tersebut. Padahal kekayaan alamnya dikeruk habis-habisan.

"Apa keuntungan bagi rakyat atas migas yang jelas-jelas diambil dari perut bumi kita. Pemkab jangan diam kalau hanya diperbudak oleh investor asing," teriaknya.

Di Sumenep sendiri, kata Eko, ada 10 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di Sumenep. Di luar itu, ada beberapa titik migas yang dieksplorasi oleh perusahaan yang tidak mengantongi izin. Namun hal itu dibiarkan oleh Pemkab Sumenep.

"Sampai sekarang perusahaan migas di Sumenep tidak membawa berkah kepada rakyatnya. Yang terjadi saat ini adalah pemiskinan rakyat," tegasnya.

Dengan alasan itu, FKMS mendesak pemerintah untuk mempertegas segala bentuk kegiatan migas yang ada di Sumenep. Selain itu, Pemkab Sumenep harus tegas menutup perusahaan migas yang tidak mengantongi izin. Mereka juga menuntut transparansi pihak ketiga terkait pengelolaan migas di Sumenep.

"Selama ini dana bagi hasil migas, dana participating interest, dana community development, dana corporate social responsibilty dari pengeboran migas, belum dinikmati masyarakat. Kami juga tidak tahu kemana larinya uang itu karena tidak adanya transparansi," bebernya.

Seusai berorasi di depan geduang DPRD, massa kemudian merangsek masuk ke geduang DPRD Sumenep untuk menemui Komisi B yang menangani bidang migas. Permintaan Komisi B agar yang masuk beberapa perwakilan, tidak digubris.

Massa yang jumlahnya sekitar 30 itu langsung masuk semua ke gedung tanpa mendapat hadangan dari polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja. Hingga berita ini ditulis, debat tentang migas di ruangan Komisi B masih berlangsung.