Tuntut Kenaikan Tarif, Sopir Angkot di Manokwari Blokade Jalan

Para sopir angkot menggelar aksinya di dua tempat dan waktu yang berbeda, yakni di Jalan Yos Sudarso, Sanggeng depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Manokwari dan di Jalan Siliwangi depan Kantor Gubernur Papua Barat.

Awalnya, mereka menggelar aksi di depan Dishub. Namun, karena tidak mendapat hasil memuaskan, mereka pun memblokade jalan utama dengan cara memarkirkan kendaraannya di tengah jalan.

Akibatnya, arus lalulintas sempat macet selama beberapa jam. Bahkan, mereka melakukan sweeping angkot lainnya yang masih tetap beroperasi. Sebab, mereka menilai, aksi unjuk rasa kenaikan tarif ini merupakan aksi lanjutan yang mana telah disepakati bersama. Apalagi aksi ini pun demi kepentingan serta kesejahteraan hidup para sopir angkot.

Dalam sweeping dadakan tersebut, para penumpang yang berada di dalam angkot dipaksa turun. Kericuhan terjadi saat sejumlah penumpang enggan diturunkan di tengah jalan. Hampir terjadi perkelahian saat itu. Namun aksi ini tidak meluas usai sopir angkutan umum berhasil bernegosiasi dengan penumpang.

Blokade jalan juga berhasil dibuka setelah aparat kepolisian bernegosiasi dengan para pengunjuk rasa. Aksi unjuk rasa dilanjutkan dengan cara 'mogok narik' dan konvoi menuju kantor Gubernur Papua Barat.

Aksi inipun memacetkan arus lalulintas di depan kantor yang terletak di Jalan Siliwangi. Hamzah (27 tahun), salah satu sopir angkot, mengatakan, jika tarif angkot tidak segera dinaikan, sama dengan pemerintah membunuh para sopir angkot secara perlahan-lahan. Sebab, dengan naiknya harga BBM, maka seluruh barang jualanpun dipastikan akan ikut naik.

Sopir lainnya, Owi Worwari (30 tahun), mengaku keinginan paling mendasar buruh untuk dipenuhi ialah sandang, pangan dan papan. Kini harga BBM telah naik, harga-harga sandang, pangan dan papan pastinya akan merangkak naik.

Keadaan ini makin diperparah, karena sebentar lagi masuk tahun ajaran baru, tentunya biaya sekolah akan bertambah mahal. "Kita hanya menuntut tarif angkot dinaikan, karena itu hak kita untuk dapat hidup sejahtera. Sandang, pangan dan papan akan terpenuhi kalau omzet yang kita dapat itu sedikit lebih, bukan cukup atau pas," kata Worwari.