Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Tolak Kenaikan Harga BBM
Pernyataan tersebut disampaikannya di hadapan massa yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan penyaluran BLSM di DPRD Sultra, Senin (24/6/2013).
"Secara pribadi saya juga tidak setuju dengan kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat untuk menaikkan harga BBM di tengah-tengah kondisi masyarakat yang saat ini terpuruk," katanya.
Menurutnya, kebijakan yang diambil DPR RI bukanlah wewenang DPRD provinsi sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa, kendatipun disadari bahwa dirinya berasal dari Partai Golkar yang merupakan salah satu partai pendukung kenaikan harga BBM.
Rusman berjanji kepada para demonstran untuk tetap meneruskan aspirasi massa yang menolak kenaikan harga BBM ke pemerintah pusat.
"Kami tidak akan tinggal diam, kami akan teruskan kepada DPR RI bahwa sebagian besar massa menolak kebijakan tersebut. Bagaimanapun juga, pemerintah tidak bisa melupakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," tegasnya.
Massa juga menilai bantuan yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 150.000 sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang sudah naik.
"Jika kita kalkulasikan jumlah uang tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat hanya sebesar Rp 150.000, artinya per hari pemerintah hanya membantu sebesar Rp 5.000. Tidak sebanding dengan kebutuhan, mana cukup kebutuhan seseorang per hari dengan uang sebesar Rp 5.000," tegasnya.
Menurut Fridi, anggaran pemerintah yang selama ini dikeluarkan, sebagian besar hanya untuk membiayai kebutuhan birokrasi, bukan subsidi untuk masyarakat.
"Anggaran yang selama ini dikeluarkan sebanyak 79 persen membiayai birokrasi hanya sekitar 12 persen dari APBN untuk subsidi masyarakat. Jadi tidak benar kalau kebijakan yang diambil pemerintah untuk menaikkan harga BBM untuk subsidi masyarakat," pungkas Fridi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
