Basuki: Daripada BLSM, Mending Harga Bahan Pokok Tak Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali tak sepakat dengan program pemerintah dalam pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Ia menegaskan, pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui BLSM kurang tepat, apalagi bantuan itu hanya berlangsung selama empat bulan.

"Saya pribadi tidak pernah mendukung BLSM, apalagi kalau hanya empat bulan. Tetapi kalau mereka sudah putuskan, ya mau bilang apa? DPR sama Presiden sudah lembaga tertinggi negara," kata Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balaikota Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Meski begitu, menurut Basuki, bukan berarti ia tidak mendukung program pusat. Justru, menurut dia, ia mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi subsidi bahan bakar minyak (BBM). Hanya, untuk membantu warga terhadap kenaikan BBM bersubsidi, yang perlu diberikan bukan BLSM.

Dari kenaikan harga BBM, hal terpenting yang dibutuhkan masyarakat adalah jaminan harga kebutuhan pokok tidak naik, demikian pula dengan adanya jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan. Sementara itu, bagi warga Ibu Kota, selain unsur tersebut, mereka juga membutuhkan transportasi yang murah, aman, dan nyaman.

"Kan saya bilang, saya dukung BBM naik. Tapi saya minta ada jaminannya. Saya dari dulu pegang prinsip wujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Mereka itu kan punya Bulog, harus kontrol pasar. Yang paling penting itu apa? Uang boleh pas-pasan, tetapi warga bisa berobat, bisa sekolah, punya rumah yang baik, bisa makan, dan transportasi yang murah," kata Basuki.

Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Namun, Pemprov DKI akan menyiapkan rumah susun murah, transportasi massal murah, dan jaminan kesehatan. Bagi warga yang tidak mampu membeli BBM, kata dia, kondisi ini seharusnya dapat menjadi alternatif bagi mereka untuk beralih menggunakan transportasi massal.

"Saya pernah bilang, Jakarta boleh tidak ada subsidi. Saya berani sama Pak Gubernur. Tetapi, transportasi massal harus ada setiap tiga menit dan bayarnya hanya 10 persen dari upah minimum provinsi (UMP) setiap bulannya. Kalau Anda tidak mampu beli bensin, ya Anda naik transportasi massal," ujar Basuki.