GMNI Kefamenanu: Harga BBM Tetap Naik, SBY-Budiono Harus Turun

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, meminta Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono turun dari jabatannya, jika tetap menaikan harga BBM bersubsidi.

Ketua GMNI Kefamenanu, Bernadus Budi Bani, kepada Kompas.com, Jumat (15/6/2013) mengatakan pemerintah yang berencana menaikkan harga BBM  menunjukkan kegagalan manajemen energi nasional pemerintahan SBY-Boediono.

Pemerintahan SBY-Budiono juga dinilai gagal dalam meningkatkan produksi minyak nasional untuk menyeimbangkan kebutuhan minyak domestik.

"Ironisnya kelemahan pemerintah dalam mengurus defisit energi nasional yang saat ini mencapai 40 persen, kemudian harus dibebankan kepada rakyat untuk menanggungnya dengan dalih penyesuaian harga minyak dunia dan penyesuaian postur APBN," kata BUdi.

"Bila melihat perkembangan harga minyak dunia yang berada di angka 107,4 dolar AS per barel justru menunjukkan tren menurun dari pergerakan harga minyak dunia per Februari 2013 yang berkisar di angka 115 dolar AS per barel," tambah Budi.

Menurut Budi, beberapa ekonom dunia memprediksi harga minyak dunia masih akan terus turun seiring dengan semakin lemahnya penjualan ritel AS dan penurunan produksi industri di Eropa.

"Terlepas dari fluktuatifnya perkembangan harga minyak di pasaran dunia, seharusnya pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah konstruktif dalam melakukan manajemen energi nasional secara terpadu dan melakukan optimalisasi produksi minyak nasional, menemukan sumber-sumber minyak baru dan meningkatkan produksi gas sebagai sumber energi pengganti minyak," ujar Budi.

Budi menambahkan, pemerintah juga harus memastikan perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Indonesia untuk melakukan optimalisasi produksi serta melakukan kaji ulang terhadap kontrak-kontrak perusahaan minyak asing.

Pada tataran ini, pemerintah harus berani menutup operasi perusahaan asing yang sudah habis masa kontrak kerjanya dan menyerahkan kepada Pertamina untuk menjamin ketersediaan produksi minyak nasional.

"Kami mengkritik dan menilai pemerintahan SBY-Boediono yang hanya menggunakan pendekatan praktis pragmatis dalam setiap kebijakan energi tanpa mencari sebab permasalahannya,"kata Budi.