Penting, Kesiagaan Warga Hadapi Bencana

BETUN, KOMPAS.com - Cara pandang lama bahwa bencana adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan tidak terhindarkan, kini mulai bergeser. Saat ini mulai meningkat pemahaman bahwa urusan bencana bukan semata urusan kedaruratan, melain usaha preventif, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi dampak bencana. Upaya-upaya untuk meminimalkan risiko bencana tersebut dikenal pula dengan istilah Pengurangan Risiko Bencana (PRB).

"Inti dari PRB adalah mengubah paradigma lama yang cenderung memberikan respon saat ada darurat, menjadi bagaimana masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan sebelum terjadi bencana. Investasi terbesar seharusnya dilakukan dalam upaya preventif," kata Amin Megatani, Manajer Program Pengurangan Risiko Bencana, Plan Internasional, di sela acara simulasi kesiagaan bencana di Betun, Melaka, Nusa Tenggara Timur, Kamis (13/6/13).

Amin menjelaskan, yang menjadi tantangan dalam PRB adalah mengubah mindset masyarakat yang selama ini meyakini bahwa bencana alam adalah takdir Tuhan atau kutukan. "Sebenarnya yang menimbulkan korban kematian bukan bencana itu sendiri, tapi ketidaksiapan masyarakat saat terjadi bencana," imbuhnya.

Secara global, desakan memadukan PRB dalam rencana pembangunan sudah dimulai sejak satu dekade terakhir. Dalam Hyogo Framework for Action 2e05-2015 diidentifikasi 5 prioritas intervensi PRB. Kerangka ini diterima secara global, termasuk oleh Indonesia.

Secara nasional, upaya memadukan PRB dalam pembangunan dikukuhkan melalui UU No 24 tahun 2007. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah membuat program Desa Tangguh sejak tahun 2012 yang merupakan bagian dari PRB.

Menurut Agung Wicaksana dari direktorat pemberdayaan masyarakat BNPB, program desa tangguh yang baru dimulai sejak tahun 2012 sejauh ini baru dilakukan di 60 desa di 30 provinsi. "Sementara ini prioritasnya terutama desa yang rawan tsunami," katanya di Betun, Jumat (14/6/13).

Agung menambahkan, program desa tangguh tahun ini akan diperluas sampai 64 desa tambahan. "Tahun ini potensi bencana dalam program desa tangguh tidak terbatas pada tsunami, tapi sudah multi hazard," katanya.

Melalui program PRB atau Desa Tangguh masyarakat diberi pemahaman dan pelatihan untuk siap siaga dan mampu menolong diri sendiri saat ada bencana. "Kita bisa melihat manfaat PRB dari pengalaman Jepang saat tsunami terakhir, meski bencana besar tapi korbannya sedikit karena sistemnya sudah jalan," kata Amin.

PRB Inklusif

Sejak beberapa bulan terakhir, beberapa lembaga swadaya masyarakat internasional yang tergabung dalam AID Consortium, seperti Handicap International, Care, dan Plan Indonesia, aktif mendampingi masyarakat di beberapa desa di Nusa Tenggara Timur mengenai PRB Inklusif.

Menurut Petrus Ana Andung , manajer site Handicap International di Kupang, PRB Inklusif berarti mempertimbangkan, memenuhi kebutuhan serta meningkatkan ketahanan kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak, perempuan, dan penyandang disabilitas terhadap bencana alam.

Secara Nasional NTT masih tergolong provinsi termiskin, setelah Papua dan Maluku. Di provinsi ini, bencana yang paling marak adalah bencana yang tergolong hidro-meterologis, yang berulang (musiman), yang terkait perilaku manusia, misalnya banjir bandang, longsor.

Karena karakter bencana berulang tersebut, seharusnya bencana ini lebih bisa diantisipasi. Dalam program PRB di NTT, di tingkat desa dibentuk warga siaga, sementara di sekolah ada siswa siaga dan guru siaga. Mereka dilatih mengenai PRB, pemetaan risiko, pemberian pertolongan dasar, sampai pembuatan peringatan dini yang dipakai sesuai kebiasaan lokal.

"Untuk meningkatkan keterampilan, dilakukan dua kali simulasi jika terjadi bencana dengan skenario yang mendekati kenyataan," kata Petrus. Ia menambahkan, informasi dan keterampilan-keterampilan yang sudah dimiliki sekolah atau desa yang terlibat dalam projek ini diharapkan bisa ditularkan ke desa lain.

"Kami juga berharap proyek ini bisa diadopsi sampai ke daerah lain yang rawan bencana," kata Petrus.

Untuk memastikan keberlanjutan dari program PRB ini, AID consortium juga melakukan komunikasi dengan para pembuat kebijakan di tingkat provinsi untuk memberikan porsi 0,25 persen dari APBD provinsi dan kabupaten untuk program PRB inklusif.