Tambang Nikel Rusak Danau, Warga di Luwu Timur Protes

LUWU TIMUR, KOMPAS.com — Ratusan warga Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Asli Sorowako (LMAS) bersama Forum Komunikasi Pemuda Sorowako, Senin (10/6/2013), menggelar aksi unjuk rasa memprotes perusahaan tambang nikel, PT Vale Indonesia Tbk.

Mereka menilai penambangan nikel menyebabkan tiga danau, masing-masing Danau Matano, Towuti, dan Mahalona, tercemar.

"Sejak kehadiran PT Vale (dulunya PT Inco Tbk), keaslian ketiga danau perlahan-lahan mulai hilang seperti pasir putih dan abrasi danau yang mengancam permukiman warga Sorowako. Selain itu, penutupan fasilitas F Lagoon juga harus dilaksanakan," ujar Andi Karman, koordinator LMAS Sorowako, Senin (10/6/2013).

Warga Sorowako juga menuntut ganti rugi atas fatwa tata guna tanah yang diperoleh perusahaan dari tanah masyarakat lokal dan hak guna bangunan selama 35 tahun terhadap bangunan yang sudah tidak produktif agar dikembalikan kepada warga.

"Kompensasi yang harus diberikan sebagaimana yang pernah tertuang dalam kesepakatan bersama antara manajemen PT Inco waktu itu dengan masyarakat seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk bekerja di PT Vale," tambah Karman.

Aksi unjuk rasa ratusan warga Sorowako ini berlangsung di sejumlah titik, seperti di depan terowongan di jalan poros Sorowako Malili, depan lapangan Golf Pontada, transpor karyawan, serta pertigaan Bandara Sorowako. Selain berorasi secara bergantian, massa juga membentangkan spanduk mengecam kebijakan manajemen perusahaan yang dinilai mengabaikan tuntutan warga Sorowako selama ini.

Massa mengancam akan memboikot aktivitas perusahaan tambang jika saja pihak perusahaan mengabaikan tuntutan warga.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Vale Indonesia Nico Kanter dalam siaran persnya mengatakan, pada dasarnya, perusahaan memahami tuntutan para pengunjuk rasa, khususnya keinginan untuk penutupan F Lagoon.

"Secara internal, kami terus bekerja mencari solusi terbaik, termasuk dengan pemerintah daerah setempat," papar Nico.

Dia berharap, para pengunjuk rasa dapat memahami posisi perusahaan yang wajib memenuhi sejumlah aturan, termasuk aturan yang terkait dengan lingkungan.

"Kami berharap agar para warga dapat menyampaikan pendapatnya melalui mekanisme komunikasi secara damai dan intens dengan melibatkan pemerintah daerah. Kami sangat memahami jika tidak semua hal dapat dipenuhi dan dieksekusi sesuai harapan masyarakat," ujar Nico.