Sisa Konflik 1999, Verifikasi Pengungsi Belum Rampung

AMBON, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan belum menerima hasil verifikasi pengungsi konflik sosial Maluku pada 1999, yang sama sekali belum menerima bantuan dari pemerintah. Pemerintah kabupaten/kota di Maluku diminta segera menuntaskan verifikasi tersebut.

Kepala Dinas Sosial Maluku Polly Kastanya mengatakan hal ini saat menemui puluhan pengungsi korban konflik sosial Maluku pada 1999 yang berunjuk rasa di Kantor Gubernur Maluku, di Ambon, Maluku, Senin (3/6/2013). Para pengungsi menuntut pencairan bantuan dari pemerintah yang sama sekali belum mereka terima pascakonflik tersebut.     

"Pemerintah kabupaten/kota harus memverifikasi data pengungsi yang belum menerima bantuan. Baru kemudian diserahkan ke Pemerintah Provinsi Maluku untuk ditindaklanjuti terkait hak bantuan yang belum mereka terima," ujar Polly. Tanpa data verifikasi ini, pemerintah tidak bisa mengupayakan para pengungsi menerima bantuan.

"Kami bukan sinterklas yang langsung bagi-bagi uang. Harus ada datanya dulu, yang akurat, sebelum menyerahkan bantuan," tambah Polly. Setelah mendapat penjelasan dari Polly dan Asisten III Pemerintah Provinsi Maluku MZ Sangadji, puluhan pengungsi kemudian membubarkan diri. 

Bantuan konflik

Pada 2009, pemerintah memberikan bantuan bagi 8.183 pengungsi konflik sosial di Maluku. Bantuan diberikan berupa bantuan bahan bangunan rumah sekaligus biaya untuk membangunnya, jaminan hidup, dan biaya pemulangan pengungsi.

Dengan dicairkannya bantuan ini, pemerintah beranggapan tidak ada lagi pengungsi konflik Maluku yang belum menerima bantuan. Hal ini menjadi dasar pengembalian sisa dana bantuan bagi pengungsi sebesar Rp 13 miliar ke pemerintah pusat pada 2010.    

Namun, belakangan banyak pengungsi di tiga kabupaten yang mengatakan belum menerima bantuan tersebut. Mereka memita bupati di tiga wilayah itu membuat surat keputusan yang menegaskan bahwa para pengungsi belum menerima bantuan, dengan menyebutkan nama dan tempat tinggal para pengungsi.