Petahana Bantah Pakai APBD

PALEMBANG, KOMPAS - Kubu calon petahana Pemilu Kepala Daerah Sumatera Selatan Alex Noerdin-Ishak Mekki membantah dugaan penggunaan dana APBD untuk kepentingan kampanye. Bahkan, pasangan ini bersedia memberikan klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilu Sumsel.

Hal ini dikatakan Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum Alex Noerdin-Ishak Mekki di Palembang, Sumsel, Kamis (30/5). ”Tidak ada kampanye kubu calon nomor empat didanai dengan APBD, baik Sumsel maupun kabupaten/kota di Sumsel,” kata Yusril tegas.

Ia mengakui, terdapat baliho dan spanduk dengan foto Alex Noerdin sebagai Gubernur Sumsel yang didanai dengan APBD Sumsel terpasang di kantor-kantor dinas pemerintahan setempat. Namun, baliho dan spanduk itu merupakan iklan layanan masyarakat yang terpasang sebelum masa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Sumsel berlangsung.

”Baliho dan spanduk itu memang didanai APBD, tetapi bukan bentuk kampanye sehingga tak ada yang namanya kampanye yang didanai APBD,” ujar Yusril yang siap memberikan klarifikasi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel.

Seperti diberikan, tim advokasi Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto mengadukan calon petahana Alex Noerdin ke Bawaslu Sumsel atas dugaan penggunaan APBD untuk kampanye. (Kompas 30/5)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nusa Tenggara Barat telah memperoleh informasi tidak ada gugatan atas hasil Pilkada NTB ke Mahkamah Konstitusi (MK). ”Hari ini kami minta surat resmi dari MK yang menyatakan gugat- an itu tak ada,” kata Aksar Ansori, Ketua Divisi Teknis KPU NTB.

Di Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merestui pasangan calon dari PDI-P Bambang DH dan Said Abdullah yang akan maju dalam Pilkada Jawa Timur. Namun, PBNU tetap memberikan kebebasan bagi nahdliyin di Jatim untuk menentukan pemimpinnya.

”PBNU tentu merestui dan mendoakan, tetapi kami tidak bisa menginstruksikan warga nahdliyin memilih calon tertentu. Yang jelas, siapa pun yang datang ke sini didoakan,” kata Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj, Kamis (30/5), seusai menerima pasangan Bambang-Said di kantor PBNU di Jakarta. Kedatangan pasangan ini didampingi ketua tim pemenangan PDI-P untuk Pilkada Jatim, Pramono Anung Wibowo, dan Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah.

Pemerintah khawatir jumlah pemilih yang tidak memilih meningkat pada Pemilu 2014. Karena itu, pemerintah daerah diwajibkan membantu KPU menyukseskan pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilu.

Dirjen Keselamatan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri Tanri Bali mengatakan, hanya 84 persen pemilih menggunakan haknya pada Pemilu 2004 dan 71 persen pada Pemilu 2009. ”Jangan-jangan tahun depan akan makin turun lagi,” ujarnya, Kamis, di Batam.(IRE/RUL/WHY/RAZ)