Kepulauan Mentawa Belum Distribusikan Raskin Januari-April

PADANG, KOMPAS.com - Kepulauan Mentawai belum melakukan mendistribusikan beras untuk masyarakat miskin (raskin) sejak Januari hingga April 2013, sebagaimana dalam laporan Bulog Divisi Regional Sumatera Barat kepada pemerintah provinsi itu.

"Kami sudah terima data dari penyerapan raskin per kabupaten dan kota, hanya Kabupaten Kepulauan Mentawai yang belum menebus sejak Januari-April 2013," kata Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Wardarusmen, di Padang, Rabu (29/5/2013).

Ia menjelaskan, Pemkab Kepulauan Mentawai pada pertemuan sebelumnya di provinsi sudah menyatakan kesediaannya akan tetap merealisasikan program raskin 2013.

Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan dan mengingatkan instansi terkait di kabupaten itu, sudah dikirimkan surat pada 29 April 2013 guna memastikan kapan kejelasan untuk pendistribusian raskin 2013.

Saat pertemuan pemprov dengan kepala dinas sosial Kepulauan Mentawai, Bulog, BPKP dan tetua tim pemantau independen dari Universitas Andalas, sudah disepakati semua daerah tetap menyalurkan raskin 2013.

Namun tak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari Pemkab Kepulauan Mentawai, sehingga dikirim lagi surat untuk kedua kalinya pada 27 Mei 2013 agar memberi kejelasan dan kepastian penyaluran atau tidaknya pada tahun ini.     

Menurut Wardarusmen, apabila memiliki kebijakan tidak akan menyalurkan raskin 2013, maka Pemkab Kepulauan Mentawai diminta menyampaikan secara tertulis ke pemprov dan akan disampaikan ke pusat.

Surat kedua itu, juga berisikan agar melakukan pembayaran tunggakan Harga Tebusan Raskin (THR) yang masih ada tahun sebelumnya, karena masih ada total utang Pemkab Kepulauan Mentawai senilai Rp 93,3 juta ke Bulog.

Tunggakan yang belum dibayar disampaikan Bulog Divre Sumbar ke Pemprov tersebut, terdiri atas HTR pada 2010 senilai Rp 9,2 juta dan pada 2012 senilai Rp 84,1 juta.

Kepala Bidang Bina Produksi Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar, Azrizal menambahkan, belum direalisasikan pendistribusian raskin 2013 di Kepulauan Mentawai sangat disayangkan.

Alasan disampaikan yang sering disampaikan, berkaitan dengan sulitnya transportasi pendistribusian yang butuh biaya tinggi dan sangat dimaklumi.