Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Janji Tuntas Telusuri Penyebab Runtuhnya Terowongan Freeport

Kompas.com - 22/05/2013, 04:11 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan menelusuri penyebab runtuhnya terowongan tambang bawah tanah PT Freeport Indonesia. Kecelakaan kerja yang terjadi pada 14 Mei 2013 ini menewaskan 28 pekerja PT Freeport Indonesia. Muhaimin berjanji bila ditemukan keteledoran perusahaan dalam kecelakaan tersebut, pertanggungjawaban akan diminta.

"Intinya kami menyesalkan Freeport, apakah ini kecelakaan karena faktor alam atau apakah ada keteledoran kami usut tuntas. Kalau itu terjadi ada pelanggaran, maka setiap pelanggaran peraturan harus dimintai pertanggungjawaban," ujar Muhaimin di Kompleks Parlemen, Selasa (21/5/2013).

Muhaimin juga menyinggung bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menginstruksikan Kementerian ESDM untuk menginvestigasi peristiwa itu. Kemenakertrans, kata dia, akan membantu melakukan supervisi dalam proses investigasi ini.

Proses investigasi, lanjut Muhaimin, baru akan dilakukan setelah proses evakuasi selesai. "Investigasi bisa kami lakukan kalau korban sudah clear, bersih. Baru kami investigasi. Kalau kami sekarang konsentrasi penyelamatan," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Menurut Muhaimin, peristiwa di lokasi tambang Freeport ini merupakan peristiwa yang sangat mengerikan sehingga harus diusut tuntas. "Itu musibah paling mengerikan itu, ambruk itu. Bukan dalam terowongan tertutup, tapi ambruk. Jadi, akan dilakukan investigasi secara detail dengan tim ahli di Kementerian ESDM dan kami supervisi bersama," ujarnya.

Seperti diberitakan, longsor terjadi di area fasilitas pelatihan PT Freeport Indonesia di Distrik Tembagapura, Timika, Papua. Sebanyak 38 orang sudah dievakuasi dari reruntuhan terowongan Big Gossan, dengan 10 orang selamat dan 28 orang meninggal. Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan akan segera memanggil Direktur Utama PT Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto untuk meminta penjelasan terkait kecelakaan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

    Nasional
    Kualitas Menteri Syahrul...

    Kualitas Menteri Syahrul...

    Nasional
    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

    Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

    Nasional
    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

    Nasional
    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

    Nasional
    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

    Nasional
    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

    Nasional
    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

    Nasional
    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

    Nasional
    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

    Nasional
    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com