Tujuh Calon Wali Kota Maju di Pilkada Kota Kediri

KEDIRI, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri, Jawa Timur, telah mendaftar ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, sebagai syarat untuk mengikuti gelaran Pemilihan Umum Kepala Daerah yang akan berlangsung pada 29 Agustus 2013 nanti.

Ketujuh pasangan itu telah mendaftar sesuai waktu yang telah ditentukan oleh KPU, yaitu mulai 13-19 Mei 2013. Ketujuh calon Wali Kota yang akan memperebutkan posisi tertinggi pada pemerintahan Kota Kediri tersebut berasal dari jalur perseorangan maupun dari latar belakang dukungan partai politik.

Calon yang berangkat dari jalur perseorangan ada dua pasang, yaitu Kasiyadi-Budirahardjo dan Imam Subawi-Suparlan. Pasangan dari jalur ini telah memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 13.074 dukungan dari total jumlah penduduk kota Kediri sebanyak 261.479, sebagaimana syarat undang-undang.

Sementara lima pasangan lainnya berasal dari latar belakang partai politik, yaitu pasangan Samsul Azhar-Sunardi yang diusung oleh partai Demokrat, PKS, PKNU, PDS, PKB. Samsul Azhar adalah Wali Kota Kediri yang saat ini masih aktif menjabat. Lalu ada pasangan Abdullah Abu Bakar-Lilik Muchibbah yang didukung oleh partai PAN, Gerindra, serta PPNUI. Abdullah Abu Bakar adalah Wakil Wali Kota Kediri petahana.

Kemudian ada pasangan G.E Harry Muller-Ali Imron yang diusung oleh Aliansi Lintas Parpol, pasangan Bambang Harianto-Hartono yang diusung oleh partai PDIP, serta pasangan Arifudinsyah-Jatmiko yang diusung oleh koalisi antara Partai Golkar dan Partai Hanura.

Kepala KPU Kota Kediri, Agus Rofiq mengatakan, usai masa pendaftaran bakal calon itu pihaknya kini tengah melakukan penelitian berkas-berkas dukungan pencalonan. "Hasilnya akan diberitahukan paling akhir pada 9 Juni 2013," kata Agus Rofiq kepada Kompas.com, Selasa (21/5/2013).

Saat ini situasi kota berjuluk Kota Tahu ini cenderung kondusif. Hanya sempat terjadi pengaduan dari sebuah pasangan yang gagal mendaftar, karena tidak turun rekomendasi dari parpol. Klarifikasinya kepada KPU menjadi sia-sia karena KPU menganggapnya sebagai masalah internal dalam parpol.