Pilkada Jawa Tengah Dihantui Pemilih Golput

Semarang, Kompas - Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Tengah pada 26 Mei 2013 dibayangi pemilih golongan putih atau golput. Diperkirakan jumlah pemilih yang abstain mencapai lebih dari 40 persen.

Ada dua hal yang mendasari perkiraan itu. Pertama, posisi kepala daerah tingkat provinsi (gubernur) tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kedua, mesin politik partai politik pendukung enggan bekerja keras karena telanjur dilanda pragmatisme.

Hal itu mengemuka dalam seminar Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2013 yang diselenggarakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (4/5). Tampil sebagai pembicara pengamat komunikasi politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang, Muchamad Yulianto.

”Kader partai politik pengusung pasangan calon gubernur tentu tidak mau mengeluarkan biaya sendiri hanya untuk menyukseskan calon gubernur. Mereka malah berharap pilkada menambah popularitas kader untuk kepentingan pemilu legislatif nanti,” katanya.

Pilkada Jawa Tengah diikuti tiga pasang calon gubernur-wakil gubernur. Mereka adalah Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmodjo (Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional); Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko (PDI-P); dan Hadi Prabowo-Don Murdono (Partai Gerindra, Partai Hanura, PKS, PKB, PPP, dan PKNU).

Yulianto berpendapat, belakangan ini masyarakat makin cerdas untuk memahami bahwa posisi gubernur tidak lebih penting dibandingkan dengan posisi bupati/wali kota. Bupati/wali kota dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga kerap lebih efektif dalam mengurai persoalan di masyarakat. Sementara gubernur tidak punya wilayah secara langsung.

Dengan kedudukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, partisipasi politik yang muncul di masyarakat kurang termotivasi. Pilkada tingkat provinsi hanya ramai oleh kader dan simpatisan partai politik pendukung semata.

”Kecenderungan pragmatisme tampak setiap kali menjelang pemilu. Untuk menjadi anggota legislatif di tingkat kabupaten dan kota saja diperlukan biaya politik minimal Rp 300 juta. Dengan biaya politik besar itulah, kader- kader partai politik tak mau kerja gratis kalau hanya menyukseskan calon gubernur di daerah pemilihannya sendiri,” ujar Yulianto.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah Abhan Misbah mengatakan, untuk menjaga agar proses Pilkada Jawa Tengah berlangsung jujur dan adil, diterjunkan 10.500 petugas pengawas di 35 kabupaten/kota.

(WHO)