Harta Cagub Hadi Prabowo Naik Rp 8,1 Miliar, dari Mana?

SEMARANG, KOMPAS.com — Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut satu, Hadi Prabowo menjadi calon terkaya dalam pemilihan gubernur kali ini. Hadi sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah harta Hadi Prabowo sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang juga sudah diverifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 11 Maret 2013 senilai Rp 13,5 miliar. Sementara pada LHKPN 28 Juli 2010, harta Hadi dinilai sebanyak Rp 5,3 miliar atau mengalami peningkatan sekitar Rp 8,1 miliar dalam tiga tahun. Sedangkan berdasarkan LHKPN milik Hadi Prabowo tertanggal 15 April 2008, harta Hadi senilai Rp 1,9 miliar.

Menanggapi hal itu, Hadi Prabowo mengakui jika memang kekayaannya meningkat sejak menjadi Komisaris Utama Bank Jateng yang dijabatnya mulai awal tahun 2010. "Ya memang pendapatan sebagai komisaris itu sampai saat ini belum pernah saya ambil atau saya gunakan," katanya dalam keterangan pers seusai Deklarasi LHKPN di Hotel Patra Jasa Semarang, Kamis (2/5/2013).

Dari jabatannya sebagai komisaris utama, pendapatan yang diperoleh di atas Rp 50 juta setiap bulannya. Hadi mengatakan, anggaran itu memang sengaja disimpan untuk modal dalam mengikuti Pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Namun, setelah resmi menjadi calon gubernur, Hadi sudah dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama.

Hadi mengaku berminat mencalonkan diri sebagai gubernur karena memang sudah menjadi kemantapan hati untuk mengabdi pada masyarakat. Sebab itu, ia mengatakan, keinginannya mencalonkan diri tidak berorientasi pada kekuasaan, tetapi tanggung jawabnya untuk mengabdi. "Dengan komitmen untuk mengabdi, tentu kami juga berkomitmen untuk memberantas korupsi," tandas Hadi.

Bukan hanya harta Hadi, harta Gubernur petahana Bibit Waluyo yang juga mencalonkan diri pada pilkada kali ini juga meningkat cukup banyak. Dalam satu tahun, harta Bibit tercatat naik sekitar Rp 3,6 miliar. Pada LHKPN Juni 2012, harta Bibit dinyatakan sebesar Rp 9,5 miliar, sedangkan pada LHKPN Maret 2013 harta Bibit menjadi Rp 13,1 miliar.

Sementara itu, Kepala Divisi Monitoring Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto meminta KPK untuk mencermati kenaikan signifikan kekayaan para calon tersebut. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui dari mana kekayaan tersebut jika memang hanya mengandalkan hasil dari gaji jabatan. "KP2KKN akan terus memonitor kekayaan calon. Mereka harus jujur dalam melaporkan harta kekayaannya karena itu bukan termasuk dokumen yang dikecualikan," kata Eko.