Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Loyalis Anas: Daftar Caleg Demokrat Berbau Nepotisme

Kompas.com - 01/05/2013, 13:18 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif Partai Demokrat dikritik. Penyusunan DCS untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dinilai berbau nepotisme. Keluarga dan orang dekat Ketua Umum DPP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bisa masuk dalam DCS.

"Ketika nepotisme tidak lagi proporsional dan penuh kezaliman tentu tidak bisa dibenarkan," kata mantan pengurus DPP Partai Demokrat, Ma'mun Murod Al Barbasy, di Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Ma'mun menilai, bakal caleg yang dekat dengan keluarga Cikeas jauh dari layak. Bahkan, mereka bisa mendapat nomor urut atas. Ia memberi contoh Lintang Pramesti yang masuk sebagai bakal caleg di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VIII.

"Dia dokter gigi yang baru lulus, bukan pengurus, juga bukan aktivis, tidak ada kontribusi buat partai, kok bisa menempati nomor 2 di dapil Jabar VIII. Sementara Mohamad Syukri yang aktivis, pengurus harian, kontribusinya besar buat partai dan sudah membangun basis di dapil Jabar VIII hanya ditaruh di nomor 3," kata Ma'mun.

Selain itu, ia mempertanyakan penempatan kader-kader Demokrat di dapil Sumatera Utara. Politisi Wahab Dalimunthe, peraih suara terbesar ketika Pemilu 2009, kata dia, hanya mendapat nomor urut 5 di dapil Sumut I. Begitu pula Ramadhan Pohan di nomor 4.

"Sementara nomor 1 justru Ruhut Sitompul," kata pria yang dikenal dekat dengan mantan Ketua Umum DPP Demokrat Anas Urbaningrum itu.

Ma'mun juga mempertanyakan masuknya Mexicana Leo Hananto Wibowo di dapil DKI Jakarta III yang menurutnya tiba-tiba muncul. Ia membandingkan dengan Carrel Ticualu yang tidak masuk dalam DCS meskipun pernah menjadi pengurus harian.

"Mirwan Amir, pendiri Demokrat di Aceh, ditempatkan secara tidak terhormat (di nomor urut 4 dapil Aceh II). Pembiaran atau ketidakmampuan mengendalikan praktik nepotisme itu bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan negara atau parpol," kata pria yang dipecat dari kepengurusan DPP Demokrat dan tak masuk sebagai bakal caleg itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com