Sabtu, 25 Oktober 2014

News / Regional

Pilkada

Pilkada Belu Tak Perlu Libatkan Malaka

Senin, 29 April 2013 | 11:51 WIB

BELU, KOMPAS.com   - Sangat tidak beralasan melibatkan Malaka pada pemilihan kepala daerah kabupaten induknya, Belu, di Nusa Tenggara Timur (NTT) karena Malaka sudah menjadi daerah otonom baru (DOB), dan penjabat bupatinnya sudah dilantik, Senin (22/4/2013).

Penegasan itu disampaikan oleh Bupati Belu, Yoachim Lopez melalui tetepon genggamnya dari Kupang, Senin (29/4/2013) pagi. Pilkada Belu rencananya akan dilangsungkan pada bulan Agustus mendatang.

"Kami tidak punya dasar hukum jika tetap melibatkan Malaka pada pilkada Belu kali ini karena Malaka secara resmi sudah menjadi kabupaten baru, kabupaten ke 21 di NTT," jelas Lopez.        

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu, Paul Klau mengancam tidak akan memroses tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten itu, jika Pemda setempat tetap bersikeras tidak menyertakan DOB Malaka.

Alasannya adalah Surat KPU Pusat Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal pilkada pada provinsi dan kabupaten induk. Berdasarkan surat itu, lanjut Paul, pilkada Kabupaten Belu kali ini harus tetap meliputi wilayah Malaka.        

Sementara Malaka secara resmi telah menjadi DOB sesuai UU Nomor 3 tahun 2013, yang berlaku sejak 11 Januari 2013. Selain itu, Penjabat Bupati Malaka, Herman Nai Ulu, juga sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi di Jakarta, Senin (22/4/2013) lalu.        

Yoackim Lopez mengakui, berdasarkan UU tersebut maka Pemda Belu melalui APBD 2013 hanya menganggarkan biaya pilkada senilai Rp 12 miliar.

Biaya itu hanya dengan cakupan 12 kecamatan di kabupaten induk, atau minus 12 kecamatan lain yang kini masuk wilayah Kabupaten Malaka. Selain itu, pihak Pemda Belu dalam waktu dekat akan menyampaikan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari 12 kecamatan kabupaten induk ke KPU setempat.        

"Tetap melibatkan Malaka pada pilkada Belu kali ini, selain bertentangan dengan UU, juga berkonsekuensi pada anggaran biaya. Jika tetap melibatkan 12 kecamatan di Malaka, maka anggararan akan membengkak menjadi Rp 24 miliar. Kami tidak punya dasar hukum, termasuk terkait penambahan anggaran tersebut," tegasnya.        

Menyinggung  Surat KPU Pusat Nomor 162/KPU/III/2013, tanggal 18 Maret 2013, perihal pilkada pada provinsi dan kabupaten induk sebagai rujukan KPU Belu menyertakan Malaka dalam pilkada kali ini, menurut Yoachim, pedoman itu berlaku jika proses tahapan pilkada di suatu daera induk sudah berjalan.

"Tahapan pilkada di Kabupaten Belu secara resmi belum dimulai karena itu sama sekali tidak beralasan melibatkan Malaka," tambahnya.


Penulis: Frans Sarong
Editor : Tjahja Gunawan Diredja