KP2KKN: Hentikan Rumor Rebutan Dana Bank Jateng

SEMARANG, KOMPAS.com - Komite Penyelidikan, Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KP2KKN Jawa Tengah berharap Bank Jateng segera menghentikan rumor dugaan rebutan Rp1,5 triliun oleh calon gubernur Bibit Waluyo dan Hadi Prabowo, dengan menyampaikan hasil rapat kepada publik.

"Rumor rebutan dana Bank Jateng tersebut bisa menjadi ’bola liar’ jika tidak segera dihentikan, dan dapat merugikan masyarakat," kata Koordinator Divisi Monitoring Aparat Penegak Hukum KP2KKN Jateng Eko Haryanto di Semarang, Senin.

Eko menilai Bank Jateng belum transparan, salah satunya karena tidak adanya pengumuman hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) kepada publik.  Apalagi data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) dalam rapat tersebut disepakati Bank Jateng akan mendapat kucuran dana Rp1,5 triliun.

Kucuran dana itu dikhawatirkan akan menjadi rebutan para calon gubernur, dengan pengajuan kredit fiktif untuk kepentingan Pilgub Jateng, karena dari temuan KPK, Bank Jateng termasuk bank yang sering memberikan "fee" kepada para pejabat daerah.

"Hingga saat ini kami memang belum mengatongi data terkait rumor rebutan dana Rp1,5 triliun yang dipegang Fitra. Dengan beredarnya rumor tersebut dapat berdampak buruk terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Apalagi penyampaikan hasil rapat juga tidak diumumkan ke publik," katanya.

Oleh karena itu, kata Eko, Bank Jateng harus mengambil sikap dengan menyampaikan RUPS-LB ke masyarakat secara transparan. Apalagi selama ini Bank Jateng juga menjadi bank bermasalah dan ada catatan kasus korupsi.

Eko menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengikuti perkembangan rumor rebutan anggaran Bank Jateng, laporan harta kekayaan, serta dana kampanye dari masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur.

"Dana kampanye harus dicatat baik anggaran yang masuk maupun yang keluar untuk kampanye. Apalagi dana untuk sosialisasi sangat besar. Jangan sampai dana Pilgub ada kaitannya dengan Bank Jateng," demikian Eko Haryanto.