Harga Minyak Tanah di Pangkalan Rp 6.000 Per Liter - Kompas.com

Harga Minyak Tanah di Pangkalan Rp 6.000 Per Liter

Kompas.com - 29/04/2013, 06:49 WIB

SAMPIT, KOMPAS.com - Harga minyak tanah yang dijual di sejumlah pangkalan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Rp 6.000/liter, sementara harga eceran tertinggi berdasarkan ketetapan pemerintah Rp 4.000/liter.

Seorang warga Kecamatan Baamang, Saidah di Sampit, Senin mengaku selalu membeli minyak tanah seharga Rp 6.000/liter kecuali membeli lebih 10 liter baru bisa dengan harga Rp 5.000/liter dan bukan Rp 4.000/liter seperti yang ditetapkan pemerintah.

"Kata siapa pangkalan menjual minyak tanah sesuai harga HET Rp 4.000/liter. Kalau mau bukti pemerintah ikut antre, pasti tahu kondisi yang sebenarnya. Jangan bertindak setelah ada laporan resmi dari masyarakat," kata Saidah, Senin (29/4/2013).

Salah satu pangkalan di Jalan Muchran Ali, kata Saidah, minyak tanah dijual bervariasi. Jika warga hanya membeli lima liter harganya Rp 6.000/liter, namun jika 20 liter atau lebih harganya Rp 5.000/liter. Itu pun harus berebut karena dipastikan habis dalam beberapa jam.

"Makanya kalau tahu pasokan minyak tanah ke pangkalan, warga berebut datang karena takut kehabisan. Kami juga bingung karena hanya dalam waktu singkat habis, padahal minyak tanah datang satu tangki. Apakah sisanya dijual ke pelangsir," katanya.

Dugaan pelanggaran HET juga disampaikan ibu rumah tangga Yanti. Warga harus berjuang dan melewati berbagai prosedur untuk mendapatkan minyak tanah. Bahkan warga harus menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) saat membeli minyak tanah.

"Warga yang menunjukkan KTP dijatah 10 liter dengan harga Rp 4.500/liter. Namun bagi warga luar dijatah lima liter minyak tanah. Kalau harus beli eceran tidak sanggup karena harganya Rp8.500/liter," kata Yanti.

Dia juga mengaku bingung pangkalan masih berani menjual minyak tanah melebihi HET. Selain itu, pangkalan beralasan sering kehabisan stok minyak tanah padahal minyak tanah baru dipasok.

Ketua Tim Pengawasan Distribusi BBM Kotim Fajrurrahman meminta masyarakat melaporkan secara resmi jika ada dugaan pelanggaran. Dia mengatakan, tim akan menindak tegas terhadap pangkalan, APMS maupun SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan karena biasanya jika tim turun, pangkalan pasti menjual minyak tanah sesuai HET. Kalau ada laporan tertulis dari ketua RT atau masyarakat, pasti akan kami rekomendasikan agar izinnya dicabut," katanya.

Fajrurrahman yang juga Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kotim itu mengatakan, tercatat 17 pangkalan di beberapa kecamatan yang izinnya akan dicabut karena melanggar aturan, seperti menjual minyak tanah di atas HET dan kongkalikong dengan pelangsir.

Dia mengatakan, persetujuan dari bupati sudah keluar. Kini hanya tinggal proses administrasi dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terkait pencabutan surat izin tempat usaha (SITU) dan izin gangguan (HO) sehingga pangkalan tersebut tidak bisa beroperasi lagi.

"Kami harus tegas. Kalau masih ada pangkalan yang berani berbuat nakal, tolong segera laporkan pada kami. Jatah pangkalan yang izinnya dicabut itu akan kami rekomendasikan supaya dialihkan ke pangkalan lain, sehingga masyarakat daerah terpencil mudah mendapat minyak tanah," kata Fajrurrahman.

EditorBenny N Joewono
Komentar

Terkini Lainnya

Diungkap, Objek Mengapung Terlihat 2 Minggu Setelah Hilangnya MH370

Diungkap, Objek Mengapung Terlihat 2 Minggu Setelah Hilangnya MH370

Internasional
Lawan Pemkot Jaksel soal Penggusuran, Warga Bukit Duri Ajukan Kasasi

Lawan Pemkot Jaksel soal Penggusuran, Warga Bukit Duri Ajukan Kasasi

Megapolitan
Kapolri: Potensi Indonesia Jadi Negara Super Power Bukan Omong Kosong

Kapolri: Potensi Indonesia Jadi Negara Super Power Bukan Omong Kosong

Megapolitan
Hadirkah SBY pada Peringatan HUT RI di Istana Kamis Besok?

Hadirkah SBY pada Peringatan HUT RI di Istana Kamis Besok?

Nasional
Menag Sebut Ada Dua Cara bagi First Travel untuk Bertanggung Jawab

Menag Sebut Ada Dua Cara bagi First Travel untuk Bertanggung Jawab

Nasional
Aniaya Istri, Sang Suami Pura-pura Pingsan Saat Dijemput Polisi

Aniaya Istri, Sang Suami Pura-pura Pingsan Saat Dijemput Polisi

Regional
Penjelasan BPK soal Temuan Rp 550 Miliar dalam Sidang Suap Opini WTP Kemendes PDTT

Penjelasan BPK soal Temuan Rp 550 Miliar dalam Sidang Suap Opini WTP Kemendes PDTT

Nasional
Pelarangan Sepeda Motor dari Senayan ke Bundaran HI Rencananya Diterapkan Oktober

Pelarangan Sepeda Motor dari Senayan ke Bundaran HI Rencananya Diterapkan Oktober

Megapolitan
Perluas Akses Air Bersih, Pemkot Tangerang Turunkan Biaya Pemasangan

Perluas Akses Air Bersih, Pemkot Tangerang Turunkan Biaya Pemasangan

Megapolitan
Di Mana Grace Mugabe? Polisi Afrika Selatan Bungkam

Di Mana Grace Mugabe? Polisi Afrika Selatan Bungkam

Internasional
Wakil Ketua DPRD Kota Malang Dimintai Daftar Hadir Banggar oleh KPK

Wakil Ketua DPRD Kota Malang Dimintai Daftar Hadir Banggar oleh KPK

Regional
Sugiarti Telah Minta Maaf, Julianto Kekeh Lanjutkan Proses Hukumnya

Sugiarti Telah Minta Maaf, Julianto Kekeh Lanjutkan Proses Hukumnya

Megapolitan
Militer Israel Hancurkan Rumah Pria Palestina Penikam 3 Warga Yahudi

Militer Israel Hancurkan Rumah Pria Palestina Penikam 3 Warga Yahudi

Internasional
Program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada

Program Sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru Tetap Ada

Edukasi
PPP Kubu Djan Faridz Desak Pemerintah Tunda Pencairan Dana Banpol

PPP Kubu Djan Faridz Desak Pemerintah Tunda Pencairan Dana Banpol

Regional

Close Ads X