Senin, 15 September 2014

News / Regional

Premanisme Politik Mengancam Aceh

Sabtu, 27 April 2013 | 07:13 WIB

BANDA ACEH, KOMPAS.com - Peristiwa penembakan terhadap seorang kader Partai Nasional Aceh (PNA) di Pidie, Muhammad bin Zainal Abidin (35), dan sejumlah teror yang diterima para bakal calon anggota legislatif di Aceh Besar, merupakan bentuk premanisme politik di provinsi itu. Polisi didesak untuk mengusut tuntas, dan mengungkap sebenar-benarnya dalang di balik serangkaian tindak kekerasan itu.

"Tim sukses kami dibantai secara brutal di Pidie. Pelaku berperilaku seperti preman dan melawan hukum. Oleh karena itu, aparat yang berwenang harus segera menyelesaikan kasus ini secara tuntas," kata Darwati, salah seorang bakal caleg PNA, dalam acara jumpa pers menanggapi sejumlah aksi kekerasan politik di Aceh dalam beberapa waktu terakhir, Jumat (26/4/2013).

Darwati mengatakan, selain penembakan tersebut, banyak rekan-rekannya sesama bakal caleg perempuan di Aceh, khususnya dari PNA yang mendapat teror dan intimidasi.

Teror tersebut berupa ancaman dari pihak tertentu agar bakal caleg perempuan tersebut tak mendaftar sebagai caleg PNA. Bahkan, Zuhra (31), bakal caleg PNA dari Gampong Lampisang Tunong, Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar, mengaku diancam tembak oleh seseorang.

"Tidak hanya Zuhra, di daerah-daerah juga ada yang mendapat perlakuan yang sama. Namun, yang berani untuk melapor baru Zuhra," kata Darwati.

Bakal caleg PNA dari Aceh Besar, Cut Rika Keumalasari, mengaku pernah mendapatkan teror dan ancaman dari seorang mantan kombatan GAM yang juga anggota partai politik lokal di Aceh, pada saat mendaftar sebagai caleg dari PNA. "Orang tersebut mengatakan kepada saya, tolong ikut kami kami kalau ingin aman," tutur Rika.

Sementara, Zuhra mengaku dia diancam tembak oleh seorang berinisial B, yang merupakan bekas anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). B dikenalnya sebagai simpatisan partai politik lokal terbesar di Aceh yang didirikan para bekas kombatan GAM. Kepada Zuhra, B meminta agar Zuhra mundur sebagai bakal caleg PNA.

Ancaman itu diterima Zuhra kala hendak mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif PNA di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Besar, Minggu (21/4/2013 ). Saat Zuhra sedang menunggu rombongan caleg PNA yang juga akan mendaftar ke KIP Aceh Besar, pelaku menghampirinya.  

Dia meminta saya mundur saja dari PNA, yang dia bilang sebagai partai pengkhianat. Dia bilang lagi, masih ada perintah tembak terhadap yang berkhianat, kata perempuan yang juga berprofesi sebagai guru sekolah taman kanak-kanak itu.

Direktur Aceh Conflict Base Early Warning System (ACBEWS) , Hayatullah Khumaini, mengatakan, kasus ancaman penembakan terhadap caleg-caleg perempuan tersebut telah memberikan gambaran hitam bagi proses politik dan demokrasi di Aceh.

Semestinya, kata dia, semua elemen atau pihak mana pun harus menghargai dan menghormati pilihan politik seseorang untuk mencalonkan diri maju sebagai calon legislatif dari partai mana pun.

Maraknya ancaman, teror, dan intimidasi menjadi wajah premanisme politik di Aceh, yang kini seakan menjadi fenomena perilaku politik di Aceh. Premanisme politik menjadi subur menjelang perhelatan Pemilihan Umum 2014, kata dia.

Orientasi kekuasaan dengan me nghalalkan segala cara ini, lanjut Hayatullah, terjadi akibat lemahnya kontrol dan pendidikan politik dari partai politik dan ambiguitas pemimpin p artai politik akibat kepentingan politik sesaat. Premanisme politik merupakan kejahatan yang melawan hukum dan norma-norma sosial lainnya sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Hak Sipil Politik, sebagaimana yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Premanisme politik juga terjadi akibat tidak berjalannya penegakan hukum. Untuk kasus di Aceh, kata dia, yang sangat mengkhawatirkan adalah terjadinya kesepakatan-kesepakatan politik antara oknum penegak hukum dari semua tingkatan dan untuk kepentingan ekonomi, serta tindakan prag matisme politik dengan oknum pejabat publik yang bekerja untuk kepentingan partainya.  

Kenyataan ini semakin menyedihkan tatkala masyarakat kebanyakan masih dalam fase menjalani transisi konflik menuju perdamaian dan kesejahteraan. Pada fase ini masyarakat belum dapat melepaskan diri dari traumatik konflik dan juga mandiri dari sikap patron klien. "Kondisi masyarakat yang seperti itu memudahkan para aktor politik dalam menjalankan praktik-praktik premanisme politik," ucap Darwati.

Oleh karena itu, ACBEWS mendesak aparat penegak hukum dan juga partai politik di Aceh, baik partai lokal maupun partai nasional, untuk berperan aktif melawan premanisme politik yang mulai muncul di Aceh jelang Pemilu Legislatif 2014.

"Kami juga meminta agar aparat penegak hukum serius merespon dan meninda k lanjut setiap ancaman yang dilaporkan oleh calon legislatif sebagai upaya mencegah potensi - potensi konflik atau pun kekerasan kelompok di Aceh," kata Darwati.

 

 


Penulis: Mohamad Burhanudin
Editor : Agus Mulyadi