Bantul Antisipasi Peredaran Makanan Berformalin

BANTUL, KOMPAS.com - Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan  mengantisipasi kemungkinan beredarnya makanan tidak layak dikonsumsi dan yang mengandung formalin.

"Kami merencanakan memantau produsen makanan yang berpotensi mengandung formalin, dan kami sudah koordinasikan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul, setidaknya akan dilakukan seminggu sekali," kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Bantul, Sulistyanto, Selasa (23/4/2013).

Menurut dia, antisipasi terhadap kemungkinan beredarnya makanan berformalin, menyusul temuan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Yogyakarta adanya pabrik mi basah di Wirobrajan, Kota Yogyakarta, yang menggunakan formalin, beberapa waktu lalu.

"Selain mi, penjual bakso juga akan dipantau hingga ke pedagang pasar. Sebelumnya, memang ada pemantauan rutin bulanan, namun belum menemukan makanan berformalin. Mudah-mudahan tidak terjadi di Bantul," katanya.

Sulistyanto menjelaskan, adanya informasi temuan makanan yang mengandung formalin pada mi basah di Yogyakarta itu, secara tidak langsung berdampak pada penjualan makanan berbahan mi, termasuk di Bantul, yang memang wilayahnya berbatasan langsung dengan wilayah lokasi pabrik mi tersebut.

"Masyarakat menjadi ragu-ragu untuk membeli mi, padahal tidak semua makanan mi berasal dari Yogyakarta. Ketika bahannya dari Bantul, kemungkinan kecil mengandung formalin, karena terhadap beberapa produsen mi di Bantul, kami rutin memantau, dan tidak ada temuan," katanya.

Menurut Sulistyanto, pemantauan akan diprioritaskan di pusat distribusi makanan, seperti di pasar, termasuk produsen, dan pemeriksaan sampel ke beberapa pedagang yang menjual makanan berbahan baku mi, serta pedagang bakso.

"Kami akan menentukan makanan menjadi tiga kriteria yakni layak, cukup layak, dan tidak layak. Kalau cukup layak, masih aman. Namun kalau tidak layak, maka akan diberi peringatan agar tidak menjualnya," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam pemantauan itu nanti akan dilakukan secara tertutup, dalam arti tidak secara terang-terangan petugas gabungan memeriksa makanan. Ini untuk menghindari pandangan masyarakat umum yang justru dapat meresahkan semua pihak.

"Kalau secara terang-terangan, justru kasihan pedagangnya, karena jelas ada dampak psikologis, sehingga masyarakat menjadi khawatir untuk membeli. Oleh karena itu, beberapa petugas akan menjadi pembeli," kata Sulistyanto.

Sumber: Antara