Pemkot Bandar Lampung: NJOP Tidak Naik Lima Tahun - Kompas.com

Pemkot Bandar Lampung: NJOP Tidak Naik Lima Tahun

Yulvianus Harjono
Kompas.com - 19/04/2013, 16:03 WIB

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bandar Lampung beralasan, nilai jual obyek pajak sebagai dasar penentu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dinaikkan karena sangat tidak sesuai harga pasaran saat ini.

"Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, setiap tiga tahun sekali NJOP harus dievaluasi. Malah, jika dipandang perlu, itu dievaluasi setahun sekali. Nah, NJOP di Kota Bandar Lampung ini sudah 5 tahun tidak dievaluasi oleh Kementerian Keuangan," ujar Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Taman, Jumat (19/4/2013) dalam audiensi dengan BEM Unila yang memprotes kenaikan PBB hingga 300 persen.

Adapun kewenangan penentuan NJOP di dalam UU 2/2009 kini diserahkan ke kepala daerah. "Untuk itu kami sesuaikan. Di daerah pelosok masih ada harga tanah yang Rp 20.000 per meter persegi, padahal harga pasaran Rp 100.000. Jadi, kami sebetulnya hanya memfasilitasi agar NJOP mendekati harga pasaran. Tetapi, penyesuaian ini paling tinggi 60 persen dari harga pasar," tuturnya.

Ia menambahkan, menyusul adanya keberatan dari warga, Pemkot Bandar Lampung lantas memberikan "diskon" 20 persen dari tarif PBB yang telah dinaikkan. Ini khususnya diberikan bagi masyarakat menengah ke bawah atau golongan I dan II.

"Pak wali kota mengeluarkan kebijakan keringanan 20 persen. Selain itu, ada pula keringanan lain yang besarannya 10 - 50 persen. Warga pensiunan atau tidak punya pekerjaan bisa mengajukan keberatan untuk mendapatkan pengurangan ini," ujarnya.

PenulisYulvianus Harjono
EditorRobert Adhi Ksp
Komentar
Terkini Lainnya
Penumpang KRL Commuter Line Naik 10 Persen pada Lebaran Tahun Ini
Penumpang KRL Commuter Line Naik 10 Persen pada Lebaran Tahun Ini
Megapolitan
Yogyakarta Bukan Tempat Baru untuk Obama, Ayam Ingkung dan Pohon Jambu Jadi 'Saksi'
Yogyakarta Bukan Tempat Baru untuk Obama, Ayam Ingkung dan Pohon Jambu Jadi "Saksi"
Regional
Ratusan Penumpang Batalkan Keberangkatan dari Stasiun Senen Per Hari
Ratusan Penumpang Batalkan Keberangkatan dari Stasiun Senen Per Hari
Megapolitan
Di Filipina, Lagu Kebangsaan Harus Dinyanyikan secara Bersemangat
Di Filipina, Lagu Kebangsaan Harus Dinyanyikan secara Bersemangat
Internasional
Washington: China Pelaku Perdagangan Manusia Terburuk di Dunia
Washington: China Pelaku Perdagangan Manusia Terburuk di Dunia
Internasional
Sakit Lambung Tak Kunjung Sembuh, Gadis Ini Bunuh Diri
Sakit Lambung Tak Kunjung Sembuh, Gadis Ini Bunuh Diri
Regional
Sekjen Kemenhub Kritik Pelabuhan Tanjung Priok Masih Pakai Tangga Manual
Sekjen Kemenhub Kritik Pelabuhan Tanjung Priok Masih Pakai Tangga Manual
Megapolitan
FPI: Sejak Awal Habib Rizieq Ingin GNPF-MUI Bertemu Jokowi
FPI: Sejak Awal Habib Rizieq Ingin GNPF-MUI Bertemu Jokowi
Nasional
Sebelum Lompat dari Lantai 18 Apartemen, Pria Ini Tulis Surat untuk Putrinya
Sebelum Lompat dari Lantai 18 Apartemen, Pria Ini Tulis Surat untuk Putrinya
Megapolitan
Diawasi, Tarif Tak Wajar Saat Arus Balik, Khususnya Bus
Diawasi, Tarif Tak Wajar Saat Arus Balik, Khususnya Bus
Megapolitan
Bawa Senjata Api, TKW dari Jeddah Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta
Bawa Senjata Api, TKW dari Jeddah Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta
Megapolitan
Baru Isi BBM, Suzuki Carry yang Dimodifikasi Meledak di SPBU
Baru Isi BBM, Suzuki Carry yang Dimodifikasi Meledak di SPBU
Regional
Satu Lagi Pelajar yang Terseret Ombak di Laut Selatan Sukabumi Ditemukan Tewas
Satu Lagi Pelajar yang Terseret Ombak di Laut Selatan Sukabumi Ditemukan Tewas
Regional
Arus Mudik dan Balik Lebaran, Penumpang Kereta Diprediksi Capai 6 Juta Orang
Arus Mudik dan Balik Lebaran, Penumpang Kereta Diprediksi Capai 6 Juta Orang
Regional
Tradisi Balon Udara Dikritik karena Bahayakan Penerbangan, Ini Alasannya
Tradisi Balon Udara Dikritik karena Bahayakan Penerbangan, Ini Alasannya
Regional

Close Ads X