Naskah UN Terlambat, Mendikbud Investigasi Tiga Hal

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah membentuk dan melakukan investigasi atas keterlambatan pengiriman naskah Ujian Nasional (UN) di 11 provinsi di Indonesia. Ada tiga hal yang akan ditelusuri lebih lanjut.

"Ada tiga sisi yang akan diinvestigasi, mulai dari sisi proses pengadaan, pelelangan atau tender. Kedua, dari sisi pelaksanaan itu," kata Mendikbud Mohammad Nuh seusai menghadiri acara di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Hal yang ketiga, kata Nuh, adalah investigasi di percetakan. Telatnya naskah yang dicetak disebut sebagai masalah utama keterlambatan siswa menjalankan UN. Nuh mengatakan, adanya lembar jawaban yang tidak berkualitas akan menjadi investigasi bagian pelaksanaan. Ia siap memberikan sanksi tegas jika ditemukan pelanggaran yang menyebabkan terlambatnya siswa menjalankan UN.

"Tentu hasil investigasi nanti akan kami pakai untuk menentukan seberapa berat dia melakukan kelalaian dan seterusnya. Di situlah nanti sanksi itu akan mengikuti," katanya.

Nuh menargetkan, tim investigasi akan selesai bekerja dalam waktu seminggu dan hasilnya dapat diketahui seusai dilaksanakannya UN tingkat SMP. "Mudah-mudahan dalam waktu satu minggu, setelah ujian SMP ini selesai, semuanya akan terang," ujarnya.

Akibat keterlambatan pengiriman naskah soal UN tersebut, 11 provinsi di Indonesia tengah harus menunda pelaksanaan UN tingkat SMA/SMK/MA atau sederajat. Provinsi yang mengalami penundaan UN itu adalah Sulawesi Selatan, Bali, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Adapun pelaksanaan UN di 22 provinsi lain tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni 15-18 April.

Direktur PT Ghalia Indonesia Printing Hamzah Lukman mengatakan, keterlambatan dalam pengepakan soal ujian ini berawal dari banyaknya jumlah dan variasi soal yang dicetak oleh perusahaan tersebut. Selain itu, ia juga mengeluhkan durasi kerja yang mestinya hingga 60 hari menjadi sekitar 25 hari.

Berdasarkan data yang diterima Kompas.com dari Kemdikbud, enam percetakan yang terlibat dalam UN ini memang menawarkan harga yang cukup tinggi. PT Ghalia Indonesia Printing bahkan memegang nilai tender tertinggi di antara enam percetakan lain, yaitu sebesar Rp 22,5 miliar dengan oplah cetak 106.575.200 eksemplar untuk 11 provinsi.

Adapun PT Balebat Dedikasi Prima memegang nilai tender terendah, yaitu Rp 12,9 miliar dengan oplah cetak 91.280.560 eksemplar untuk empat provinsi. PT Jasuindo Tiga Perkasa memegang tender senilai Rp 13,7 miliar dengan oplah 102,258.720 untuk lima provinsi.

Ada pula PT Pura Barutama yang memberi nilai tender Rp 14,5 miliar dengan oplah 96.889.120 eksemplar untuk empat provinsi. PT Temprina Media Grafika sebesar Rp 14,7 miliar dengan oplah Rp 90.077.760 eksemplar untuk enam provinsi. Adapun PT Karsa Wira Utama memegang tender sebesar Rp 16,4 miliar dengan oplah 103.943.600 eksemplar untuk tiga provinsi.