Berdayakan Militer untuk Bangun Infrastruktur

Jakarta, Kompas - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan pola pembangunan seperti Shenzhen di China dengan memberdayakan militer untuk membangun infrastruktur daerah tertinggal, terutama di wilayah pedesaan. Mendagri menjelaskan, pihaknya telah mempelajari sistem pembangunan daerah tertinggal itu.

”Shenzhen adalah kota kecamatan yang tertinggal. Pemerintah mengerahkan People’s Liberation Army untuk membangun infrastruktur seluruhnya sehingga kampung nelayan Shenzhen disulap menjadi window of the world di China. Pembangunan sebesar itu dalam waktu singkat mungkin dilakukan dengan mengerahkan militer,” kata Gamawan dalam rapat teknis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-90, di Jakarta, Rabu (17/4).

Dia berharap pola serupa dapat diterapkan untuk membangun pedesaan, kawasan kumuh kota, dan perbatasan Indonesia. Sejumlah daerah terisolasi tidak dapat diakses transportasi darat, seperti di pedalaman Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, yang berbatasan dengan Distrik Bakalalan, Sarawak, Malaysia.

Kontraktor tidak bisa membawa alat berat untuk membangun daerah itu.

”Saya baru saja mengunjungi daerah tersebut. Hanya TNI saja yang memiliki sarana angkut udara untuk membawa alat berat yang dibutuhkan. Mobil di daerah tersebut juga berpelat nomor Q (kode Sarawak) karena terisolasi dari wilayah pesisir Indonesia,” katanya.

Pada TMMD ke-90 ini, menurut Gamawan, fokusnya pada pembangunan 61 wilayah tertinggal. Fokus utama ditujukan di pedalaman Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Gamawan mengakui, di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ada kelemahan dalam komitmen membantu TMMD. Padahal, militer dapat mempercepat pembangunan dan bisa menekan biaya.

Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal Moeldoko yang mewakili KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo menyatakan siap mengerahkan personel militer untuk membangun daerah terisolasi, seperti dilakukan Pemerintah China yang berhasil membuka zona ekonomi baru.

”Kami punya Korps Zeni yang ahli membangun infrastruktur. Ini merupakan Operasi Militer Selain Perang yang diamanatkan undang-undang. Pengerahan militer akan menghemat biaya pembangunan yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain rakyat,” kata Moeldoko seraya mencontohkan rumah susun delapan lantai di kompleks RS Pusat Angkatan Darat yang dibangun Korps Zeni. (ONG)